Ribka Tjiptaning, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan prihatin dengan kondisi BRIN yang sudah setahun ini tidak memiliki payung hukum.
Menurut Ribka, seharusnya lembaga inovasi dan litbang dalam negeri seperti BRIN harus didukung dengan dasar hukum dan anggaran yang jelas.
“Saya sudah mendengar paparan atau curhatan dari Pak Menteri, yang bagi saya mengenaskanlah di republik ini harusnya di semua negara. Kalau mau maju riset atau litbang itu harus didukung betul-betul, baik secara hukum dan anggaran,” kata Ribka dalam rapat kerja bersama Bambang di Gedung DPR, Senayan, Selasa (30/3).
Ribka mengaku hingga kini tidak tahu apa penyebab Perpres BRIN tak kunjung diundangkan. Ia juga mempertanyakan tujuan Jokowi membentuk BRIN pada 2019 lalu. Apakah sekadar membagi-bagi kementerian saat menjabat atau ingin mengembangkan inovasi secara serius.
Bahkan sempat tercetus pelan, rasa prihatin Ribka saat menyatakan mengenai pentingnya inovasi di Indonesia terutama vaksin merah putih.
Kita langsung saja simak bersama dalam Kepoin Parlemen
