Oleh: Syaiful Bahri Anshori, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB
Terkait dengan adanya isu rencana mengembalikan kombatan ISIS (Islamic State of Iraq and Suriah atau organisasi gerilyawan Islam Irak dan Suriah) pulang kampung ke Indonesia, saya akan memberikan catatan sebagaimana berikut!
Pertama apakah info atau berita bahwa orang-orang ISIS asal Indonesia akan kembali dan minta pemerintah untuk memfasilitssi mereka kembali ke Indonesia itu agas keinginan mereka sendiri atau, terdesak oleh ketatnya hukum yang akan diperlalukan oleh negara setempat?
Karena ada juga infomasi bahwa orang yang terlibat dengan ISIS akan dihukum pancung, oleh negara Suriah Presiden Basyar Asad maupun oleh negara Turki? Atau ada kesadaran mereka untuk kembali ke negaranya masing-masing dalam rangka untuk membangun bangsanya?
Menurut saya terjadi paradok ketika tiba-tiba mereka minta pulang ke negara asal! Bukan mereka dengan sadar telah membakar paspor mereka? Mereka telah menyatakan dengan sadar bahwa pemerintahan yang ada ini pemerintah yang tidak sah, karena tidak menggunakan sistim Islam fan khilafah?
Bahkan mereka juga banyak yang dengan sadar meninggalkan anak istri mereka untuk mencari surga? Bahkan dengan sadar mereka sangat membenci dan tidak mengakui pancasila dan UUD 1945.
Lalu kok dengan tiba-tiba salah seorang pejebat pemerintah melintarkan gagasan mau memulangkan mereka yang telah dengan sadar menghianati bangsa dan negaranya sendiri?
Apakan hal ini tidak menjadi masalah besar di kemudian hari, pejabat kok aneh menurut saya! Karena masih banyak masalah terkait dengan warga Indonesia di luar negeri misal terkait dengan pekerja migran, kenapa kita tidak begitu tuntas dalam mengurus pekerja migran yang katanya pahlawan devisa?
Tapi justru mengurus orang-orang diluar negeri yang menurut saya ingin merusak NKRI! Maka saya sarsakan semua pejabat agar setiap statmen janganlah membuat bangsa ini menjadi gaduh, apa lagi pak Jokowi sedang membangun ekonomi. Hati-hati lah untuk ber statmen.
Saya sepakat dengan statmen Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj dengan tegas menyatakan menolak wacana pemerintah memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) eks simpatisan ISIS. Beliau tidak sepakat dan menolak mereka kembali ke tanah air.
Pada media KH Said Aqil penolakan itu untuk pelaku maupun keluarga dari eks simpatisan ISIS. KH Said pun merasa Indonesia tidak perlu bersikap ramah terhadap WNI di wilayah Timur Tengah itu.
Apa yang disampaikan oleh KH Said sangat masuk akal. Pasalnya, penolakan juga tah dilakukan oleh negara-negara lain terhadap warga negaranya yang bergabung dengan ISIS. Sehingga seharusnya Indonesia melakukan hal serupa. Jangan menerima mereka dengan mudah.
Meski pemulangan mereka eks simpatisan ini jadi dilema pemerintah seperti disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Tapi kita sebagai warga Indonesia harus mendukung pemerintah.
Mengingat Pemerintah harus mempertimbangkan untung rugi memulangkan ratusan WNI eks ISIS itu ke Indonesia. Jangan sampai mereka jadi masalah di kemudian hari. Belum lagi mereka, para WNI juga harus menjalani program deradikalisasi sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat.
Satu harus dipahami bahwa program deradikalisasi di dalam negeri belum tentu berhasil dijalankan. Tak hanya itu, mereka akan dikucilkan oleh masyarakat yang menilai akan menumbuhkan kembali bibit-bibit terorisme di tengah warga.
Namun, saat tak dipulangkan WNI eks-ISIS itu terancam kehilangan status sebagai warga negara. Ini harus dikaji secara mendalam.
Dan, kita bersyukur Presiden Jokowi sendiri telah berstatmen tak setuju atas inisiasi memulangkan anggota dan simpatisan ISIS itu. Rencananya Jokowi akan membahas persoalan itu dalam rapat terbatas bersama sejumlah kementerian dalam waktu dekat ini.
Kita berharap keputusan Presiden menjadi yang terbaik bagi NKRI. []
