Jakarta — Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai hasil survei Political Public Institute (PPI) yang menunjukkan 65,4 persen responden puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan agenda pembangunan pemerintah.
Menurut Iwan, angka tersebut dapat dibaca sebagai indikasi bahwa program-program prioritas Presiden Prabowo mulai memberikan dampak dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kepuasan publik tidak hanya dibentuk oleh komunikasi politik pemerintah, tetapi juga oleh pengalaman masyarakat dalam merasakan hasil kebijakan.
“Menurut saya, hasil survei ini menunjukkan bahwa program-program prioritas Presiden Prabowo mulai memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat. Publik tentu akan menilai pemerintah dari apa yang mereka rasakan, bukan hanya dari apa yang disampaikan pemerintah,” ujar Iwan dalam keterangannya, Senin (19/10/26).
Ia menjelaskan, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta berbagai upaya memperluas akses layanan dan perlindungan sosial merupakan agenda yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Jika pelaksanaannya berjalan efektif, program-program tersebut berpotensi memberikan manfaat nyata, mulai dari pemenuhan gizi anak, terbukanya akses pendidikan, penguatan ekonomi lokal, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Program prioritas pemerintah akan mendapatkan legitimasi yang lebih kuat ketika manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Misalnya, anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, keluarga terbantu mengakses layanan pendidikan, dan masyarakat desa memiliki peluang ekonomi yang semakin terbuka,” katanya.
Iwan menambahkan, pemerintah perlu memastikan agar manfaat program tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau kelompok masyarakat tertentu. Ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, pemerataan distribusi, dan pengawasan harus menjadi perhatian utama agar dampak program semakin luas.
Menurutnya, angka kepuasan sebesar 65,4 persen juga harus dibaca secara realistis. Hasil survei tersebut merupakan gambaran penilaian responden pada saat survei dilakukan, sehingga tidak berarti seluruh persoalan masyarakat telah terselesaikan.
“Angka kepuasan ini patut diapresiasi, tetapi bukan alasan untuk berpuas diri. Masih ada kelompok masyarakat yang belum merasakan manfaat kebijakan secara optimal. Pemerintah harus menjadikan hasil survei ini sebagai dorongan untuk memperbaiki pelaksanaan program dan menjawab persoalan yang masih dirasakan rakyat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program prioritas harus diukur melalui indikator yang konkret, seperti perbaikan status gizi, peningkatan akses pendidikan, penguatan daya beli, terbukanya lapangan kerja, serta meningkatnya pendapatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, evaluasi terhadap pemerintahan tidak cukup berhenti pada angka kepuasan publik, tetapi perlu dilanjutkan dengan pengukuran dampak kebijakan secara berkelanjutan.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo bukan sekadar seberapa tinggi tingkat kepuasannya, melainkan seberapa besar perubahan positif yang terjadi dalam kehidupan rakyat. Survei ini memberikan sinyal yang baik, dan tantangan pemerintah berikutnya adalah memastikan sinyal positif tersebut benar-benar diperkuat oleh hasil pembangunan yang nyata,” pungkas Iwan Setiawan.
