DEKAI — Penutupan sementara sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Dekai, Kabupaten Yahukimo, sejak Rabu (18/2/2026) bukan sekadar kebijakan administratif. Berdasarkan dokumen rapat dan pernyataan resmi yang beredar, langkah ini merupakan respons langsung atas rangkaian gangguan keamanan yang menyasar tenaga medis dan sarana kesehatan. Namun di balik itu, muncul pertanyaan publik yang lebih dalam: apakah ini murni faktor keamanan, atau ada persoalan tata kelola dan kepemimpinan yang belum terselesaikan?
Kronologi dan Dasar Keputusan
Keputusan penutupan diambil setelah pertemuan pada Senin (16/2/2026) yang melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo, RSUD Dekai, Puskesmas Dekai, Puskesmas Apilim, dan Puskesmas Bras.
Sejumlah insiden yang menjadi pertimbangan utama antara lain:
Percobaan pembakaran Gedung Puskesmas Dekai.
Percobaan pembakaran mobil ambulans Puskesmas Apilim dan Puskesmas Bras.
Teror dan tuduhan terhadap tenaga medis yang dikaitkan dengan aparat TNI/Polri.
Dinas Kesehatan menegaskan tenaga medis dan tenaga kesehatan bukan bagian dari aparat keamanan. Penutupan berlaku untuk seluruh fasilitas kesehatan, termasuk layanan swasta seperti apotek dan laboratorium. Pengecualian hanya diberikan kepada Instalasi Gawat Darurat (UGD) RSUD Dekai yang tetap beroperasi.
Pelayanan akan dibuka kembali setelah adanya kesepakatan jaminan keamanan dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat setempat.
Narasi Publik: Hormat kepada Nakes, Kritik kepada Pemimpin
Di tengah situasi ini, beredar pernyataan keras dari masyarakat yang kemudian dikutip sejumlah media.
“Kami hormat dengan pelayanan nakes dan guru di Yahukimo. Yang mengundang malapetaka bagi nakes dan guru adalah ada di video di atas itu. Bu dok coba bisa lihat. Video di atas itu yang menjadi ketidaknyamanan nakes dan guru saat ini. Jadi pemimpin mulut berlendir sampai lancang tanpa memikirkan dampak baik dan buruk.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan dua hal penting. Pertama, masyarakat tetap menempatkan tenaga kesehatan dan guru sebagai pihak yang dihormati. Kedua, sumber ketidaknyamanan justru dituding berasal dari pernyataan atau sikap pemimpin tertentu yang dinilai tidak mempertimbangkan dampak sosial dan keamanan.
Jika benar video yang dimaksud memicu eskalasi persepsi dan ketegangan, maka persoalan ini bukan semata soal keamanan fisik, tetapi juga komunikasi publik dan sensitivitas kepemimpinan di wilayah rawan konflik.
Pertanyaan atas Otoritas dan Stabilitas
Kritik publik semakin tajam dengan munculnya pertanyaan mendasar:
“Apakah ini pertanda menyerahnya otoritas setempat dalam menjaga stabilitas keamanan? Ataukah sebagai formalitas untuk melegitimasi proposal tertentu ke Jakarta?”
Pertanyaan ini mencerminkan krisis kepercayaan. Masyarakat menilai kehadiran pemerintah seharusnya mengutuhkan keterbelahan sosial, bukan memperdalamnya.
“Kehadiran pemerintah bukan untuk membelah masyarakat yang justru memperkokoh keterbelahan. Cukup kesejahteraan masyarakat saja yang dirampas dengan menciptakan ruang akumulasi dengan mengesampingkan distribusi kesejahteraan secara merata, harapan kami jangan lagi keamanan masyarakat ikut direnggut.”
Dalam pernyataan lanjutan, publik menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu mengedepankan kearifan dan hikmat untuk merawat persatuan.
Dua Faktor Penyebab Ketimpangan
Berdasarkan pernyataan yang beredar, ketimpangan dan ketidaknyamanan di Yahukimo disebut bersumber dari dua faktor:
Tidak dirangkul atau tidak dirawatnya pihak-pihak tertentu dalam dinamika sosial dan pemerintahan.
Kondisi yang diciptakan atau diskenariokan oleh otoritas setempat dengan maksud terselubung tertentu.
Pernyataan tersebut bahkan mempertanyakan secara langsung posisi Yahukimo hari ini:
“Jadi, posisi Yahukimo hari ini ada di posisi mana? Jangan buang energi banyak untuk melakukan pertemuan yang justru tidak menjawab permasalahan. Semua persoalan ini dikembalikan kepada kebijaksanaan pimpinan untuk menyesuaikan. Jika tidak, maka menyerahlah.”
Narasi ini menunjukkan bahwa problem yang dirasakan masyarakat bukan hanya insiden keamanan, tetapi juga soal arah kebijakan dan kepemimpinan daerah.
Respons Aparat Keamanan
Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengonfirmasi penutupan layanan tersebut.
“Yang beroperasi cuma RSUD Dekai, kami tetap tingkatkan keamanan di Yahukimo,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa aparat meningkatkan pengawasan dan penjagaan di fasilitas negara dan publik, termasuk fasilitas kesehatan, sekolah, dan PLN.
Langkah pengamanan diperketat, namun fakta bahwa fasilitas kesehatan tetap ditutup—kecuali UGD—menunjukkan jaminan keamanan belum sepenuhnya dianggap memadai oleh pengelola layanan kesehatan.
Dampak Nyata bagi Masyarakat
Penutupan fasilitas kesehatan di wilayah dengan akses terbatas seperti Yahukimo berpotensi berdampak serius:
Pasien penyakit kronis kehilangan akses rutin.
Ibu hamil dan anak-anak menghadapi risiko jika tidak tertangani cepat.
Masyarakat harus bergantung pada UGD yang kapasitasnya terbatas.
Di sinilah letak kegentingan persoalan. Ketika layanan dasar terhenti, yang terdampak langsung bukan elit politik, melainkan warga biasa.
Titik Kritis Kepemimpinan
Investigasi terhadap data yang tersedia menunjukkan bahwa krisis ini berdiri di persimpangan antara faktor keamanan faktual (percobaan pembakaran dan teror) dan krisis komunikasi serta kepemimpinan.
Jika akar ketegangan juga dipicu oleh pernyataan atau tindakan yang dianggap provokatif, maka penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan patroli dan penjagaan. Dibutuhkan pendekatan rekonsiliasi sosial, komunikasi yang menenangkan, dan keberanian untuk merangkul semua elemen masyarakat.
Pertanyaan publik menjadi penutup yang sekaligus tantangan:
Apakah pemerintah daerah akan mampu mengutuhkan keterbelahan dan memulihkan kepercayaan? Atau justru membiarkan situasi ini berkembang menjadi preseden buruk bagi pelayanan publik di Yahukimo?
Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah penutupan ini hanya episode sementara—atau awal dari krisis yang lebih panjang di Kabupaten Yahukimo.
Tegas, Ketua DPRD Yahukimo Tolak Wacana Penutupan Puskesmas dan RS: “Pelayanan Kesehatan Adalah Kepentingan Universal”
TPNPB Nyatakan Yahukimo Zona Merah, Guru dan Nakes Diminta Pergi
📍 Latar Konflik: Ketegangan yang Meningkat di Yahukimo
Sejak awal tahun 2026, Kabupaten Yahukimo menghadapi eskalasi konflik bersenjata dan gangguan keamanan yang semakin kompleks. Ini tak lagi sekadar kejadian sporadis, melainkan serangkaian insiden kekerasan yang semakin intensif:
Kelompok bersenjata pro-OPM melalui pimpinan lokal menyatakan wilayah tersebut sebagai zona perang, meminta tenaga pemerintah — termasuk guru dan tenaga kesehatan — pergi segera dari Yahukimo. Pernyataan ini menguatkan intimidasi dan ketidakamanan bagi warga sipil.
Serangan terhadap warga sipil dilaporkan bukan hanya ancaman verbal: insiden penikaman terhadap seorang perempuan penjual pinang oleh diduga simpatisan KKB menunjukkan ancaman nyata terhadap keselamatan warga, bahkan di Dekai, ibu kota kabupaten.
Investigasi HAM internasional juga menemukan indikasi detensi terhadap anak-anak Papua di tengah operasi keamanan di Dekai, menambah keresahan dan tuduhan pelanggaran HAM dalam penanganan konflik ini.
Human Rights Monitor
🏥 Penutupan Layanan Kesehatan: Akibat Langsung Ketidakamanan
Puncak dari dampak konflik terlihat pada penutupan sementara fasilitas kesehatan di Dekai pada 18 Februari 2026. Keputusan ini diambil oleh Dinas Kesehatan setempat setelah tenaga medis menjadi sasaran gangguan dan ancaman, misalnya:
adanya percobaan pembakaran fasilitas kesehatan;
teror terhadap tenaga medis yang dipersepsikan dikaitkan dengan aparat keamanan;
intimidasi yang membuat staf medis menolak bertugas dalam kondisi rawan.
Penutupan mencakup puskesmas, apotek, hingga laboratorium, meskipun Instalasi Gawat Darurat (UGD) RSUD tetap.
Dampak sosial nyata: pasien dipulangkan lebih awal atau tidak mendapatkan perawatan yang seharusnya, sangat berisiko bagi penderita penyakit kronis seperti malaria, HIV/AIDS, atau komplikasi lainnya.
🧠 Reaksi Pemerintah & DPRD: Kebutuhan Keamanan vs Hak Pelayanan Publik
Kebijakan ini memicu kritik keras dari berbagai pihak:
Ketua DPRD Yahukimo menolak penutupan layanan kesehatan, menegaskan bahwa akses pelayanan medis adalah hak universal yang tak boleh dibatasi dalam situasi apa pun. Alegasi bahwa penutupan dilakukan tanpa dasar hukum kuat membuat parlemen lokal meminta otoritas keamanan dan pemerintah daerah bekerja lebih cepat untuk menjamin keamanan bagi layanan publik.
Kritik masyarakat juga menyoroti apa yang disebut “formalitas legitimasi tertentu” dari penutupan — apakah kebijakan tersebut semata reaksi darurat, atau bagian dari manipulasi politik yang memperburuk keterbelahan sosial.
⚖️ Konflik Berkepanjangan: Faktor Historis & Tantangan Penegakan Hukum
Investigasi lebih jauh menunjukkan:
Yahukimo bukan wilayah tanpa sejarah konflik. Serangan terhadap guru dan tenaga kesehatan pernah terjadi sebelumnya, misalnya pembakaran sekolah di Distrik Anggruk pada Maret 2025 yang menewaskan pendidik dan melukai lainnya.
Aparat keamanan melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyerangan terhadap guru dan nakes, termasuk penangkapan beberapa anggota kelompok bersenjata pada tahun-tahun
Distribusi keamanan yang tak merata di wilayah seluas Yahukimo dengan 51 distrik berdampak pada lemahnya perlindungan bagi petugas publik di daerah-daerah terpencil, sehingga situasi rawan berulang.
📉 Analisis Peneliti: Akar Masalah Konflik & Ketidakamanan
Para pengamat konflik dan keamanan menyebutkan beberapa faktor struktural yang memperparah situasi di Yahukimo:
Akses pemerintah yang terbatas: luas wilayah dan kesulitan geografis membuat pengawasan keamanan deklaratif sulit dilaksanakan secara konsisten.
Perfeksionisme sekelompok bersenjata: tujuan politik daerah yang berakar pada identitas etnis dan tuntutan separatis memicu kekerasan terhadap simbol-simbol negara, termasuk fasilitas publik.
Kerapuhan sosial masyarakat: kurangnya jembatan kultural antara pemerintah, aparat, dan masyarakat adat membuat upaya dialog sulit dilakukan.
📌 Kesimpulan: Krisis Kemanusiaan & Kebutuhan Solusi Komprehensif
Krisis di Yahukimo bukan sekadar soal penutupan puskesmas atau ancaman terhadap staf kesehatan. Ini menggambarkan kegagalan perlindungan hak dasar warga dalam konteks konflik bersenjata yang berkepanjangan. Dampaknya jauh melampaui statistik — menyentuh psikologi warga, memukul kepercayaan publik terhadap otoritas, dan menimbulkan pertanyaan serius terkait keberpihakan pemerintah dalam menjamin hak asasi manusia.
Solusi jangka panjang membutuhkan:
jaminan keamanan yang nyata dan terukur di seluruh distrik;
dialog damai yang melibatkan tokoh adat, agama, dan masyarakat sipil;
strategi pembangunan pemerintahan yang inklusif untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ketidakpercayaan publik.
