JAKARTA – Anggota DPR Hermanto menyampaikan belasungkawa atas korban tewas akibat bencana galodo (banjir bandang) yang terjadi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar.
Hermanto berpendapat, bencana alam yang terjadi belakangan ini di Sumatera Barat akibat Pemerintah tidak melakukan kontrol secara terukur terhadap pengelolaan hutan di kawasan hutan lindung dan konservasi.
“Di kawasan hutan lindung yang tidak diperuntukan bagi bangunan fisik, kini marak dengan bangunan,” ungkap Hermanto.
Hujan lebat yang mengakibatkan banjir dan galodo yang terjadi di beberapa titik di wilayah Sumatera Barat, menurut Hermanto, terjadi karena aktivitas berupa tambang liar, perambahan hutan, illegal loging dan bangunan liar.
“Bencana galodo yang terjadi di kawasan Agam dan Tanah Datar pekan lalu telah mengakibatkan korban tewas penduduk setempat,” ujar legislator dari FPKS DPR RI ini.
Atas berbagai bencana yang terjadi tersebut, Hermanto minta agar Pemerintah melakukan pengawasan yang ketat.
“Tegakkan aturan dan lakukan tindakan tegas pada pelaku yang melakukan pelanggaran dengan membangun, merambah hutan, menambang dan berkebun di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.
Sampai Rabu (15/5/2024) sore Tim SAR gabungan melaporkan jumlah korban meninggal yang sudah ditemukan total 59 orang dan 16 masih dalam pencarian. Sementara itu BNPB menyebutkan korban meninggal banjir dan longsor sudah mencapai 62 orang dan korban hilang 25 orang.
