JAKARTA – Anggota DPR dari FPKS Hermanto menyebutkan, sejatinya demokrasi tidak melahirkan oligarki politik dan kekuasaan yang terpusat pada beberapa orang. Namun karena praktek politik yang berbiaya tinggi, akhirnya politik dikuasai oleh para pemilik modal dan orang tertentu yang dapat menutup partisipasi masyarakat.
“Akibatnya, kekuasaan politik didominasi oleh para oportunis dan hipokrit yang berorientasi mengejar kepentingan pribadi dan meraih rente politik”, papar Hermanto dalam sambutan pelantikan pengurus baru KAHMI Rayon Universitas Krisnadwipayana 2020-2025 Sabtu (29/2).
“Sistem politik dan demokrasi haruslah berjalan seiring dan seimbang agar tidak muncul oligarki kekuasaan”, tambahnya.
Menurutnya, sistem politik adalah sistem kekuasaan untuk mewujudkan cita-cita mulia dalam membangun peradaban, negara, kemanusiaan dan dunia. Ontologi, epistemologi dan aksiologi politik yang benar dapat mengarahkan praktek politik pada tujuan mulia.
“Keluasan dalam penguasaan ketiga hal tersebut melahirkan konsistensi dan komitmen politik untuk membangun bangsa dan negara”, ucapnya.
Adapun demokrasi, katanya, prinsip dasarnya adalah pelibatan partisipasi masyarakat seluas luasnya untuk meraih dukungan. Setelah itu demokrasi menghasilkan kekuasaan yang terdistributif yang disertai kanal partisipasi masyarakat kedalam sistem pengambilan keputusan politik di pusat kekuasaan.
“Kekuasaan perlu check and balance agar tidak berjalan sendiri tanpa kontrol “, ujar Hermanto.
Demokrasi hendaknya berbasis pada sistem, agar politik tidak bergantung pada seseorang yang condong pada menutup akses dan kanal.
“Hal ini selaras dengan jiwa demokrasi yang bersifat musyawarah dan mufakat”, tuturnya.
“Saatnya kaum intelektual muslim kontemporer dan aktivis pergerakan memahami hal tersebut agar terhindar dari pragmatisme politik dan politik praktis yang sering mengaburkan tujuan mulia politik”, tandas Hermanto.
Indonesia telah melampaui tiga generasi dari sejak kemerdekaan. Sudah saatnya generasi baru memimpin negeri ini.
“Negeri ini membutuhkan kaum muda yang cerdas, energik, peduli dan tidak melupakan sejarah bangsa dan negara”, ungkapnya.
“Generasi muda pewaris negeri ini perlu menguasai cara pandang yang bersifat komprehensif serta berkelanjutan dalam hal melihat, menganalisa dan mengambil keputusan politik dan ekonomi untuk menghadirkan rasa keadilan, kesejukan dan kedamaian agar pembangunan disegala bidang dapat berjalan dengan baik”, pungkas legislator dari Dapil Sumbar 1 ini. (joko)
