Habib Aboe Sebut Mutasi Itu Hal Biasa untuk Penyegaran di Tubuh Polri

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi angkat suara terkait kebijakan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis memutasi 21 perwira tinggi dan menengah Polri. Di mana Kapolda Metro Jaya Nana Sujana juga termasuk Kapolda yang dicopot dari Jabatannya.

Bagi Habib Aboe mutasi hal biasa. Dan mutasi tertuang dalam Surat Telegram Beromor ST/3222/XI/KEP/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Polri. Telegram ini diteken Asisten SDM Polri atas nama Kapolri, Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan.

Bacaan Lainnya

“Saya lihat ini mutasi yang biasa, tidak ada yang istimewa,” kata Habib Aboe pada wartawan, Senin (16/11/2020).

Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) memprediksi ada tiga pejabat tinggi Polri bintang dua yang akan promosi menjadi bintang tiga menjelang akhir kepemimpinan Kapolri Jenderal Idham Azis. ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis menyebut ketiga pati bintang dua yang akan naik jadi bintang tiga adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Nana, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfhi, dan Kapolda Jawa Timur Irjen M Fadil.

“Buktinya tanggal 12 kemarin IPW sudah memprediksi bakal ada mutasi di tubuh Polri,” terang Habib Aboe.

Menurut Habib Aboe, Polri butuh penyegaran, regenerasi harus jalan, memang sudah waktunya ada pergeseran. Apalagi Kapolri mau pensiun awal 2021, jadi perlu ada pengganti.

“Makanya dapat dipastikan dalam waktu dekat akan ada dua sampai tiga jenderal bintang dua yang bakal naik menjadi bintang tiga,” ujar Sekjen DPP PKS ini.

“Para perwira yang naik menjadi bintang tiga itu dipastikan akan masuk dalam bursa calon Kapolri untuk menggantikan Idham Azis,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Habib Aboe, setidaknya ada 30 jendral perwira Polri yang bakal pensiun Para jenderal itu pensiun mulai dari bulan November, Desember, dan Januari 2020.

“Tentunya posisi yang ditempati juga perlu diganti yang baru. Kita berharap para pejabat baru segera adaptasi dengan lapangan, karena menjelang pilkada, misalkan saja di Kalsel ada Pilgub, jadi kapolda baru akan baik segera menyesuaikan,” terang Ketua MKD DPR ini. (HMS)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *