JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Irwan menyampaikan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau lebih dikenal dengan sebutan PSBB tak mampu menekan angka kasus korona secara di Indonesia. Hal itu didukung oleh kebijakan pemerintah sejak awal pemerintah tidak jelas dalam menangani Covid-19.
“Sejak dari awal saya inginnya pemerintah (Presiden Jokowi) memilih Lockdown atau karantina wilayah sebagai skema penanganan Covid-19 di Indonesia. Sebab, saya sangat yakin penerapan PSBB tidak akan mampu signifikan menghentikan penyebaran Covid-19,” kata Irwan seperti dikutip dpr.go.id, Senin (27/4/2020).
Akibatnya, kini semakin banyak daerah yang masuk zona merah. Mengingat penerapan PSBB juga sangat lamban ditangani oleh pemerintah. Tercatat, hari ini kasus positif korona di Indonesia sudah mencapai 8.882 orang.
“Yang terjadi kemudian adalah banyak rakyat terkena Covid-19 tanpa mampu terdeteksi oleh pemerintah sebelumnya, termasuk yang meninggal karena Covid-19,” ujar Irwan yang tercatat sebagai politisi Partai Demokart ini.
Irwan menegaskan, memang pemerintah tak memiliki variable menyelesaikan persoalan ini. Pemerintah terlihat kebingunan mengahadapi pandemi Covid-19 ini.
“Sejak awal pemerintah tidak jelas menangani Covid-19 ini,” terangnya.
Ia menyoroti sikap pemerintah sedang melakukan skrining kesehatan dengan metode rapid test atau tes cepat untuk mendeteksi penyebaran virus korona. Di mana asyarakat yang dinyatakan positif terjangkit virus korona Covid-19 akan mendapatkan penanganan sesuai tingkat keparahannya.
Menurut Irwan, banyak pihak yang menilai penentuan daerah zona merah korona selama ini tidak jelas parameternya. Setelah menjadi zona merah, pemerintah baru menerapkan PSBB. Baginya, ini yang kacau sebagai aturan yang tak jelas.
“Itulah kelemahan PSBB karena filosofisnya adalah pembatasan sosial yang tergantung skalanya. Sehingga, agak pragmatis dalam pelaksanaannya. Multitafsir dalam pengambil kebijakan. Ini bedanya jika diberlakukan lockdown atau karantina wilayah, maka filosofisnya jelas bukan pengendalian, tetapi penghentian semua aktivitas transportasi. Tidak ada wilayah abu-abu,” terang legislator asal Dapil Kaltim ini.
Irwan mengungkapkan, PSBB dan karantina wilayah (lockdown) sangat berbeda filosofinya. PSBB hanya bersifat pengendalian aktivitas. Sementara karantina wilayah itu penghentian aktivitas masyarakat.
“PSBB tidak menjamin biaya hidup rakyat. Sementara karantina wilayah, segala biaya hidup rakyat dan ternak dijamin oleh negara. Dari sini kita bisa lihat mana yang bisa berdampak signifikan untuk menghentikan Covid-19. Dari situ kita bisa menilai pemerintah sangat pragmatis menanggulangi wabah ini,” pungkas Irwan. (HMS)
