Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS
Hari ini Komisi III DPR RI gelar raker dengan Kapolri. Saya menyampaikan apresiasi untuk Kapolri, yang membuat suasana baru saat pembukaan Rapim Polri. Yaitu menghadirkan tausiyah dari seorang ustadz sebelum menggelar Rapim.
Ini adalah langkah baik sebagai bentuk implementasi pancasila, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu saya juga apresiasi pesan yang diberikan kapolri saat itu, yang meminta agar para aparat di lapangan, mengedepankan pendekatan humanisme saat menangani aksi unjuk rasa.
Saya ada beberapa catatan untuk Kapolri, mulai dari persoalan SDM, Kompolnas menyampaikan selama tahun 2019 menerima 2.059 pengaduan yang kebanyakan yang berkaitan pelaksanaan tugas yang tidak profesional.
Ini menandakan masih banyaknya persoalan penyalahgunaan kewenangan oleh personel. Misalkan saja dua kasus yang lagi menjadi atensi publik pada pekan-pekan terakhir. Ada Brigadir HH yang bertugas sebagai Banit Opsnal Subbid Surveillance Ditintelijen Densus 88 Antiteror Polri yang menjual Senpi ke sipil. Bayangkan, kok bisa sekelas personel intel dari Densus menjual Glock 17 ke sipil ? bagaimana ini bisa terjadi ?
Adalagi soal SDM, pada persidangan di PN Jakarta Pusat 20 Januari kemarin, Lutfi Alfiandi pembawa bendera saat demo STM yang fotonya viral, memberikan pengakuan didepan persidangan bahwa yang bersangkutan di setrum untuk mengakui melempar petugas dengan batu.
Ini pengakuan diberikan di depan persidangan, tentunya harus mendapat atensi dari kita. Masak ngatasi anak STM demo saja pakai ditrum segala, Kenapa bisa terjadi seperti ini ?
Selain SDM saya berikan atensi soal Narkoba, ini persoalan serius, negara ini sudah darurat narkoba. Sampai saat ini masih banyak zona merah di republik ini, yang harus diatensi oleh Polri.
Setidaknya ada 654 kawasan narkoba di seluruh Indonesia, sara rasa Pak Kapolri perlu perintahkan kepada jajarannya untuk mengurangi hot spot narkoba yang sangat banyak itu.
Misalkan saja di Jakarta 117 zona merah, tolong kasih target untuk pada Kapolda agar jumlah zona itu bisa berkurang. Dan secara berkala, tentunya perlu dievaluasi bersama BNN. Sehingga nantinya akan terlihat, ada berapa pengurangan zona merah narkoba di Indonesia.
Hal lainnya, saya minta Kapolri memberikan penjelasan soal kedatangan penyidik KPK ke PTIK, Apa yang sebenarnya terjadi di sana ? ada yang menggunakan istilah disekap, ada yang bilang di tes urine. Karena ini menjadi atensi publik yang perlu dijelaskan agar tidak mengundang spekulasi di tengah masyarakat.
Selain itu, ada kabar Penyidik KPK yang Tangani Suap KPU kemarin ditarik oleh polri, ini juga membuat publik semakin berspekulasi. Karenanya saya minta Kapolri menjelaskan hal itu. []
