JAKARTA – Usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Rycko Amelza Dahniel soal tempat ibadah dikontrol pemerintah ditolak oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO).
Ketua Komisi Pemuda dan Olahraga PB HMI Redza Sutiara Akbar mengatakan bahwa ini jelas kebebasan beragama telah diganggu dan secara sistemik dihancurkan.
“Ketika Masjid, Gereja atau tempat ibadah lain dikontrol oleh Pemerintah maka secara tidak langsung Pemerintah telah mengambil tafsir ibadah menurut kemauannya sendiri. Dapat mengatur, menangkap, menutup bahkan mungkin merekayasa. Di satu sisi meminta agar agama dijauhkan dari politik. Melempar ke arah kelompok keagamaan isu politisasi agama, padahal di sisi lain Pemerintah justru yang melakukan politisasi agama itu. Menuduh aktivis keagamaan radikal, intoleran bahkan teroris, padahal Pemerintah sendiri yang radikal, intoleran dan teroris.”. Ujar Redza dalam keterangannya, Kamis (7/9/2023).
Ketua Komisi Pemuda dan Olahraga PB HMI Redza Sutiara Akbar mengusulkan agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk dibubarkan.
“BNPT itu tidak dirasakan manfaatnya bahkan sepertinya memudaratkan. Kontra produktif. Yang pertama, terorisme sebagai isu global sudah mereda bahkan hilang. Terorisme adalah isu politik Barat untuk melumpuhkan dunia Islam. Kedua, terorisme itu kalaupun ada dilakukan oleh kelompok kecil. Tidak sedikit kelompok itupun adalah peliharaan atau “binaan” sebagai pelaksanaan proyek terorisme global. Ketiga, ketika korupsi saja yang daya rusaknya bagi bangsa dan negara sangat dahsyat telah bergeser dari “extra ordinary crime” menjadi “ordinary crime” maka terorisme yang secara empirik tidak terbukti menjadi perusak besar sudah lebih patut untuk menjadi “ordinary crime”. Jelas Redza
“BNPT dan juga Densus menjadi tidak dibutuhkan dan lebih baik dibubarkan. Kecuali kita akan melanjutkan dan membudayakan “artificial terrorism” atau terorisme buatan. Rakyat merasakan sulit untuk saat ini menemukan adanya “natural terrorism” terorisme alami”. Tutup Redza Sutiara Akbar.
