MATARAM – Sebagai bentuk komitmen terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat, Bidang Advokasi Komunitas Mahasiswa Pemuda Pelajar Ngali Mataram (KOMPLIT- MATARAM) menyatakan kesiapan penuh dalam mengawal program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bima.
Dalam dinamika demokrasi lokal, masa 100 hari pertama kepemimpinan kepala daerah bukan sekadar simbol waktu, melainkan fase krusial yang menjadi indikator awal dari orientasi, kapasitas, dan kesungguhan pemimpin dalam mewujudkan visi dan janji politik yang telah disampaikan kepada publik. Dalam konteks inilah, Komunitas Mahasiswa Pemuda Pelajar Ngali Mataram (KOMPLIT-MATARAM) melalui Bidang Advokasinya, menyatakan kesiapan penuh untuk mengambil peran aktif dalam mengawal setiap langkah strategis yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati Bima dalam periode awal kepemimpinannya.
Sebagai organisasi Pemuda dan Kemahasiswaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, KOMPLIT meyakini bahwa pemerintahan yang bermartabat tidak akan lahir dari kekuasaan yang tertutup, melainkan dari ruang-ruang interaksi yang terbuka antara negara dan warganya. Oleh sebab itu, pengawalan terhadap 100 hari kerja bukan dimaknai sebagai sikap oposisi, melainkan sebagai bentuk pengawasan partisipatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan yang diambil benar-benar berakar pada kebutuhan masyarakat, berbasis data yang komprehensif, serta selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Bima yang bermartabat, sebagaimana yang digaungkan oleh pemimpin daerah saat ini, tidak akan tercapai hanya dengan retorika, melainkan harus diwujudkan dalam kerja nyata yang terukur dan berdampak. Maka, penting bagi seluruh elemen masyarakat terutama organisasi masyarakat sipil untuk terlibat secara aktif dalam memantau, mengevaluasi, dan memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan yang dicanangkan. Dalam hal ini, KOMPLIT- MATARAM hadir sebagai mitra kritis, bukan hanya untuk mengkritik, tetapi juga untuk menawarkan solusi yang rasional, berbasis riset, dan berpijak pada pengalaman empirik di lapangan.
Julyanto Purnomo selaku Kabid Advokasi menegaskan bahwa pengawalan terhadap 100 hari kerja ini akan difokuskan pada beberapa sektor strategis seperti tata kelola birokrasi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta penanganan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Selain itu, pihaknya juga akan memantau secara khusus komitmen pemerintah daerah dalam membangun pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang selama ini menjadi tantangan besar dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
“Kami percaya bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh dalam ekosistem politik yang terbuka terhadap kritik, dialog, dan evaluasi,” ucapnya, Sabtu (12/4/25).
Untuk itu, KOMPLIT- MATARAM melalui Bidang Advokasinya tidak hanya akan menjadi penonton, tetapi juga pelaku aktif dalam proses transformasi sosial dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bima. Akhir kata, KOMPLIT-MATARM tegaskan bahwa pengawalan ini bukan semata-mata tugas moral, tetapi juga bentuk tanggung jawab konstitusional sebagai bagian dari warga negara yang peduli terhadap masa depan daerah. Menuju Bima yang bermartabat, KOMPLIT – MATARAM siap hadir, terlibat, dan mengawal dengan nalar kritis dan integritas yang tak tergoyahkan.
