Jakarta – Gerakan Pemuda Islam (GPI) tengah dilanda gejolak internal menyusul klaim pemecatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) terpilih, Irwan Abd. Hamid, yang dianggapnya tidak sah. Irwan Abd. Hamid, yang merupakan Sekjen GPI hasil Muktamar XI di Gedung Korpri, Provinsi Banten, untuk periode 2025-2028, kini tengah menkonsolidasikan diri untuk membentuk Majelis Penyelamat Gerakan Pemuda Islam (MP GPI) dan berencana segera melantik kepengurusan baru pada Agustus 2025 mendatang.
Menurut Irwan, pergantian dirinya dari posisi Sekjen GPI adalah tindakan yang cacat hukum dan tidak sah. Ia menegaskan bahwa namanya masih tercantum dalam Akta Notaris dan SK Kemenkumham sebagai Sekjen. Ironisnya, saat pelantikan namanya justru dicantumkan sebagai Wakil Ketua I dalam lampiran SK tersebut, padahal ia masih menjabat sebagai Sekjen.
“Pelantikan dengan pergantian posisi saya dari Sekjen hasil Muktamar menjadi Wakil Ketua, saya anggap cacat hukum dan tidak sah,” kata Irwan dalam jumpa persnya di Jakarta, Rabu (30/7/25).
Salah satu pemicu utama perpecahan ini, menurut Irwan, adalah dugaan pelanggaran Khittah Perjuangan GPI terkait dukungan terhadap Rahayu Saraswati sebagai Calon Ketua Umum KNPI. Irwan secara tegas menyatakan bahwa GPI adalah organisasi yang berlandaskan Islam.
“Oleh karena itu, dukungan terhadap kandidat non-Muslim dalam kontestasi KNPI dianggapnya menciderai akidah dan menggadaikan prinsip-prinsip organisasi Islam,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Irwan Abd. Hamid juga menyoroti kepemimpinan Ketua Umum GPI saat ini, Khoirul Amin, yang disebutnya bukan berasal dari trah organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) atau Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sebagai seorang kader PII, Irwan merasa perlu mengambil langkah strategis untuk “menyelamatkan” organisasi.
“Kepemimpinan GPI seharusnya diemban oleh kader-kader yang berasal dari PII atau HMI guna menjaga relevansi dan arah perjuangan organisasi,” tegasnya.
Saat ini, upaya konsolidasi sedang diintensifkan oleh Irwan Abd. Hamid dan para pendukungnya. Mereka menargetkan konsolidasi maksimal selama satu bulan ke depan, yang akan langsung diikuti dengan pelantikan pengurus Majelis Penyelamat GPI. Irwan mengungkapkan bahwa daerah-daerah, termasuk Jawa Barat, telah menyatakan kesiapannya untuk bergabung dalam rapat akbar konsolidasi MP GPI.
“Pertemuan akan dilaksanakan di Jakarta dan akan menentukan tempat pelantikan. Untuk sementara masih konsolidasi ke daerah-daerah,” pungkasnya.
