Jakarta – Aliansi Mahasiswa Penegak Hukum Indonesia (AMPHI) menyampaikan apresiasi atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 114/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan larangan bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil. Ketua AMPHI, Sahrir Jamsin, menilai putusan tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat supremasi sipil dan memastikan tata kelola pemerintahan kembali berjalan sesuai prinsip demokrasi konstitusional.
Menurut Sahrir, praktik penempatan anggota Polri aktif di berbagai jabatan sipil selama ini telah menimbulkan kerancuan kewenangan, membuka ruang konflik kepentingan, serta mengikis prinsip netralitas aparatur negara.
“Putusan MK ini menjadi tonggak penting. Ia memperjelas batas tegas antara ranah sipil dan ranah keamanan, sehingga pemerintahan dapat berjalan tanpa dominasi institusi kepolisian,” ujarnya, Senin (17/11/25).
AMPHI sebelumnya menggelar aksi di depan Gedung MK sebagai bentuk komitmen mahasiswa untuk memastikan bahwa putusan tersebut tidak berhenti pada aspek normatif. Sahrir menegaskan bahwa masih ditemukannya anggota Polri aktif yang mengisi jabatan strategis di kementerian dan lembaga negara menunjukkan perlunya langkah implementatif yang tegas dari pemerintah.
“AMPHI mendesak agar Putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025 dijalankan tanpa penundaan, tanpa pengecualian. MK harus memastikan fungsi pengawasannya berjalan, sementara Kapolri perlu segera menarik seluruh anggota Polri aktif dari jabatan sipil atau mengalihkan status mereka sesuai ketentuan hukum,” lanjut Sahrir.
AMPHI juga meminta Presiden, pemerintah, dan DPR untuk segera melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan guna menutup seluruh celah interpretatif yang dapat digunakan untuk menghidupkan kembali praktik penugasan Polri aktif dalam jabatan sipil.
“Peran Komisi Percepatan Reformasi Polri sangat strategis agar implementasi putusan MK ini jadi preferensi berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi institusional”, katanya.
Sahrir juga menegaskan bahwa pengawalan terhadap putusan MK merupakan bagian dari upaya menjaga marwah konstitusi serta memastikan jabatan sipil berada dalam koridor pemerintahan yang demokratis dan bebas dari dominasi aparat keamanan.
“Ini momentum penting untuk menata ulang relasi sipil–keamanan dan memperkuat supremasi sipil sebagai fondasi negara hukum,” tutupnya.
