Jakarta–Maftuh, mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi PT PLN (Persero), khususnya di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia menyoroti dugaan anomali kenaikan tagihan listrik pascabayar yang tidak wajar, bahkan melonjak hingga tiga kali lipat dari pemakaian normal, 18/01/26.
“Presiden Prabowo harus evaluasi dan bersih-bersih PLN serta oknum-oknumnya di seluruh Indonesia, terutama di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Saya menduga ada permainan dari pihak PLN setempat terhadap listrik di rumah saya,” tegas Maftuh dalam pernyataannya kepada wartawan.
Kronologi Kenaikan Tagihan Tak Wajar Menurut Maftuh, pemakaian listrik bulanan di rumahnya di Kampung Ciparai Bakti RT 03 RW 05 No. 130, Kecamatan Parung Panjang, biasanya hanya sekitar 123 kWh. Namun, pada tagihan Januari 2026, angka itu tiba-tiba melonjak menjadi lebih dari 900 kWh, sehingga total tagihan mencapai Rp1,4 juta.
“Pemakaian kami hanya AC, magicom, dan lampu standar. Tanpa TV, wifi, atau kulkas,” ungkapnya.
Pihak PLN Cabang Parung Panjang mengklaim kenaikan ini disebabkan ketidakakuratan lokasi meteran. Namun, Maftuh mempertanyakan hal itu karena PLN tidak pernah mengeluhkan lokasi rumahnya selama lebih dari satu tahun sejak penambahan daya.
“Jangan sampai ini dibiarkan. Ini kejahatan besar terhadap rakyat kecil dan pelanggan PLN. Tagihan ini tidak seperti bulan-bulan sebelumnya, harus diusut tuntas!” tambahnya.
Maftuh meminta penyelidikan menyeluruh untuk mencegah kasus serupa menimpa warga lain. Hingga berita ini diturunkan, PLN belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut.
