Oleh: Toto Izul Fatah, Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA
Hampir dua puluh tahun, saya mempelajari prilaku pemilih di LSI Denny JA, baik dalam konteks survei maupun pendampingan para calon kepala daerah, legislatif dan termasuk calon presiden.
Ada kalanya, citra yang dibangun melalui hukum besi pencitraan untuk dikenal dan disukai itu tak selamanya menyelamatkan. Tetapi, bisa juga menenggelamkan setelah calon itu terpilih dan menjabat.
Ada saat ketika senyum seorang pemimpin tak lagi menyenangkan dan menenangkan. Kunjungannya ke rumah warga miskin tak lagi membangkitkan harapan.
Kehadirannya di lokasi bencana tak lagi meredakan kemarahan.
Bahkan, uang yang dibagikannya hanya diterima sebagai bantuan sesaat, tanpa mengembalikan kepercayaan. Saat itu, datang ketika kesulitan rakyat terus berulang, sementara pemimpinnya terus menawarkan pertunjukan kepedulian yang tidak diikuti penyelesaian.
Apalagi, dalam konteks Indonesia yang sedang menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Kemiskinan, kebutuhan pekerjaan yang layak, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang menuntut kemampuan pemerintah bekerja secara bersamaan.
Begitu juga dalam konteks besarnya ancaman ekologis yang dapat menambah berat persoalan tersebut. Ada Banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kerusakan sumber air dapat menghantam penghidupan yang sudah rapuh.
Ketika sawah rusak, rumah terendam, atau usaha kecil berhenti beroperasi, persoalan lingkungan berubah menjadi persoalan ekonomi dan sosial. Keluarga yang sebelumnya mampu bertahan bisa kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Di tengah keadaan seperti itu, siapa pun yang ingin menjadi bupati, wali kota, gubernur, atau presiden harus memahami satu hal, bahwa jabatan semakin menuntut kemampuan menyelesaikan persoalan yang saling berkaitan.
Menebar senyum, mendatangi warga miskin, atau mengunjungi korban bencana tentu dapat menjadi tindakan yang baik. Namun, nilainya nanti bergantung pada tindak lanjut.
Apakah kunjungan itu menghasilkan perbaikan rumah? Apakah keluarga tersebut kemudian memperoleh akses pekerjaan dan layanan kesehatan? Apakah daerah yang kebanjiran mendapat perlindungan agar musibah yang sama tidak terus berulang?
Jika yang tersisa hanya foto, video, dan pujian, rakyat akhirnya akan bertanya, setelah kamera pergi, siapa yang menyelesaikan masalah kami?
Demikian pula pembagian uang. Bantuan darurat bisa sangat dibutuhkan. Akan tetapi, pembagian uang demi perhatian sesaat tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan.
Seorang pemimpin tidak boleh merasa tugasnya selesai hanya karena beberapa orang menerima amplop, sementara pelayanan dasar dan kesempatan memperoleh penghasilan tetap sulit dijangkau.
Di situlah batas pencitraan mulai terlihat. Pada awalnya, ia mungkin membangun kedekatan. Ketika dilakukan berulang tanpa hasil, ia dapat dianggap sebagai upaya memperalat penderitaan.
Semakin indah gambaran yang ditampilkan, semakin besar kekecewaan ketika pengalaman rakyat bertolak belakang dengannya.
Sejarah memberi pelajaran tentang batas perlindungan sebuah citra. Di Indonesia, Soeharto lama dikenal sebagai Bapak Pembangunan.
Namun, citra tersebut tidak mampu mempertahankan kekuasaannya ketika krisis ekonomi berkembang menjadi krisis politik dan kepercayaan.
Di Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa membawa reputasi ketegasan yang terkait dengan perannya dalam mengakhiri perang saudara. Namun, ketika krisis ekonomi memicu protes besar, reputasi itu tidak mampu menyelamatkan pemerintahannya. Citra kuat tidak dapat menggantikan kebutuhan tersebut.
Boris Johnson memberikan pelajaran lain. Ia meraih kemenangan besar dalam pemilu Inggris 2019 dengan daya tarik personal dan janji menuntaskan Brexit. Namun, rangkaian skandal, termasuk Partygate, merusak kepercayaan terhadapnya.
Semua itu menunjukkan bahwa citra kehilangan kekuatannya ketika berhadapan dengan kegagalan, skandal, dan hilangnya kepercayaan.
Dalam pembacaan saya, pencitraan bahkan bisa memperbesar kejatuhan karena menciptakan harapan yang jauh melampaui kemampuan pemimpin memenuhinya.
Karena itu, pemimpin perlu mengurangi janji yang berlebihan dan memperjelas tanggung jawabnya.
Komunikasi tetap diperlukan. Rakyat berhak mengetahui pekerjaan pemerintah dan alasan di balik keputusan sulit.
Sebab, ada saat rakyat bosan. Ada saat rakyat muak. Ada saat kata manis justru terdengar sebagai penghinaan karena terlalu jauh dari kenyataan yang mereka hadapi.
Apabila setiap hari warga melihat bantuan dibagikan, tetapi kesulitan memperoleh pekerjaan terus bertahan, maka rakyat akan bertanya tentang pemerataan.
Apalagi pemimpin terlihat cepat menyelesaikan keluhan di depan kamera, tetapi pengaduan melalui jalur pelayanan biasa tetap lambat, maka rakyat akan bertanya tentang kualitas sistem pemerintahan.
Seorang pemimpin tak cukup hanya membangun citra peduli. Karena semakin besar citra kepedulian yang dibangun, semakin tinggi pula standar yang akan digunakan rakyat untuk menilainya.
Jika seorang pemimpin terlalu bergantung pada perhatian publik, sementara hasilnya tertinggal, kekuatan yang telah mengangkatnya dapat berubah menjadi sumber kekecewaan.
Pada saat itu, pencitraan tak lagi mampu menghibur, menahan amarah, atau mengambil simpati. Ia bisa menjerumuskan pemimpin sekaligus menenggelamkannya. Peringatan ini berlaku bagi bupati, wali kota, gubernur dan presiden.
Jakarta, Oktober 2026
