Oleh: Haidir Aulia Reizaputra, Wabendum DPP KNPI Bidang Lembaga Keuangan Non-Bank dan Moneter
Ada satu pertanyaan yang harus terus mengganggu kita: mengapa setiap kali Indonesia mencoba berdiri di atas kakinya sendiri dalam industri dan teknologi, langkahnya selalu diiringi gejolak keuangan?
Namun sebelum menjawab itu, mari kita tanyakan hal yang lebih mendasar: untuk apa kita bersusah payah membangun teknologi sendiri?
Jawabannya ada pada nasib generasi penerus. Data BPS Mei 2026 mencatat, tingkat pengangguran terbuka usia 15-24 tahun mencapai 17,37 persen — hampir empat kali lipat angka pengangguran nasional yang hanya 4,65 persen. Di balik angka itu ada realitas yang pahit: lulusan yang berbulan-bulan mengirim lamaran tanpa hasil, sarjana yang terpaksa bekerja jauh di bawah keahliannya, dan orang tua yang mulai bertanya, untuk apa anaknya disekolahkan tinggi-tinggi.
Bangsa yang tidak menguasai teknologi bukan hanya akan menjadi penonton, tapi juga gagal menyediakan masa depan bagi anak-anaknya sendiri.
Persoalan ini menyangkut kita sebagai satu bangsa, dan sejarah telah memberi peringatan berulang kali. Pada awal 1960-an, Presiden Soekarno meletakkan fondasi industri nasional melalui Proyek Besi Baja Trikora di Cilegon, perintisan industri penerbangan, dan industri kimia dasar. Namun gejolak politik dan krisis ekonomi di pertengahan 1960-an menghambat kelanjutannya, sebelum sebagian proyek itu dilanjutkan dalam kelembagaan baru.
Tiga puluh tahun kemudian, ketika pesawat N-250 berhasil mengudara pada 1995 dan dunia mulai mengakui kecakapan rekayasa Indonesia, krisis keuangan 1997-1998 memaksa dihentikannya dukungan khusus negara untuk proyek pesawat nasional. Biaya proyek yang dihentikan memang bisa dihitung. Tetapi pengalaman rekayasa yang hilang, termasuk para insinyur muda yang akhirnya membawa keahliannya ke luar negeri, jauh lebih sulit untuk dihitung kerugiannya.
Kini, Indonesia memasuki babak baru industrialisasi melalui hilirisasi mineral strategis, material maju, magnet permanen, semikonduktor, hingga energi nuklir terbarukan. Namun tepat ketika ambisi itu menguat, pasar keuangan kita kembali mendapat tekanan. Pada Oktober 2026, sebuah lembaga penyedia indeks investasi global membuka konsultasi untuk menurunkan status pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.
Tentu, ketiga babak sejarah ini memiliki latar yang berbeda dan tidak boleh disamaratakan. Namun jika dilihat dalam rentang yang panjang, ada benang merah yang sulit diabaikan: setiap kali stabilitas keuangan terguncang, industrialisasi kita ikut goyah. Pertanyaannya: apakah ini semata-mata dinamika pasar, atau ada mekanisme persaingan yang justru bekerja ketika sebuah bangsa mulai naik kelas?
Kemandirian Teknologi Itu Mahal, Tapi Menentukan Nasib Bangsa
Mari mulai dari hal yang paling mendasar. Teknologi bukan sekadar urusan laboratorium. Teknologi adalah penentu siapa yang membuat produk bernilai tinggi, siapa yang menetapkan standar, siapa yang menguasai rantai pasok, dan siapa yang membawa pulang keuntungan terbesar.
Ambil contoh tanah jarang. Kita memiliki mineralnya, tetapi itu tidak otomatis membuat kita mampu memproduksi magnet permanen berkinerja tinggi. Tanpa menguasai rantai lengkap — mulai dari pemisahan unsur, pemurnian, produksi logam, pembuatan paduan, hingga manufaktur presisi — kita hanya akan terus menggali, lalu membeli kembali hasil olahannya dari bangsa lain dengan harga berlipat.
Sebaliknya, negara berkembang yang berhasil menguasai teknologi yang dulu harus diimpornya dapat naik kelas, dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi produsen material maju dan basis industri komponen.
Ibaratnya, negara tersebut berhenti menjadi passenger dan mulai menjadi driver. Di sinilah letak alasan terdalam kemandirian teknologi: agar kita bisa menentukan pilihan sendiri dan menikmati nilai tambah di negeri sendiri. Kemandirian bukan berarti menolak modal asing atau menutup diri. Kita boleh berkendara bersama siapa pun, asalkan kemudi tetap di tangan kita.
Lalu, siapa yang membiayai perjalanan itu? Kita sering mendengar bahwa kemajuan teknologi lahir dari pasar bebas dan investor yang berani mengambil risiko. Ada benarnya, perusahaan swasta memang berperan besar membawa teknologi ke pasar. Namun jika ditelusuri lebih jauh, internet, navigasi satelit, dan teknologi komputasi justru tumbuh dari riset yang bertahun-tahun dibiayai oleh dana publik. Setelah teknologinya matang, barulah swasta mengubahnya menjadi produk yang menguntungkan. Artinya, keuntungannya dinikmati pasar, sementara sebagian risikonya ditanggung publik.
Mencari untung tentu tidak salah. Masalahnya, riset dasar dan pendidikan tenaga ahli membutuhkan waktu yang panjang dengan hasil yang tak selalu bisa ditebak — ibarat menanam pohon jati yang belum tentu dipanen oleh penanamnya. Jika semua keputusan investasi hanya diukur dengan imbal hasil jangka pendek, pekerjaan yang paling penting justru yang paling mudah kekurangan biaya.
Bagi negara berkembang, bebannya berlipat ganda. Kita baru membangun laboratorium, tenaga ahli, dan sistem pembiayaan di tengah aturan main yang dibuat oleh negara maju. Di sinilah paradoksnya: kita butuh modal untuk mengejar ketertinggalan teknologi, tetapi untuk mendapat modal murah, kita dituntut untuk sudah produktif terlebih dahulu.
Tekanan Finansial Sebagai Perangkap Bagi Bangsa yang Naik Kelas
Dari paradoks inilah lahir sebuah hipotesis yang perlu kita uji bersama, yang bisa kita sebut sebagai Perangkap Tekanan Finansial terhadap Kemajuan Teknologi atau Technological Financing Trap.
Cara kerjanya begini: ketika negara berkembang mulai membangun teknologi strategis, kebutuhan investasinya naik. Pada saat yang sama, langkahnya mulai mengusik pemain lama yang lebih dulu menguasai teknologi dan pasar. Persaingan modern tidak lagi hanya soal harga dan mutu, melainkan juga merambah pada standar teknologi, hak kekayaan intelektual, pembatasan perdagangan, dan akses pembiayaan.
Lalu tekanan pun datang, entah melalui penilaian risiko, perubahan arus modal, atau kenaikan bunga pinjaman. Otoritas moneter terpaksa mendahulukan stabilitas, ruang fiskal menyempit, dan perusahaan menahan investasinya. Proyek riset yang belum menghasilkan uang menjadi yang pertama dikorbankan. Akibatnya, kita terus bergantung pada teknologi impor dan struktur ekonomi lama yang ingin kita ubah justru bertahan.
Anak muda yang paling merasakan dampaknya. Sebab industri berteknologi tinggi adalah tempat lahirnya pekerjaan layak bagi insinyur, teknisi, dan analis. Jika proyeknya tertunda, pekerjaan itu tidak pernah tercipta. Ekonomi memang tetap tumbuh, tetapi bertumpu pada sektor ekstraktif dan informal yang hanya menyerap sedikit tenaga kerja terampil. Jadi, jika hipotesis ini benar, pengangguran muda hari ini bukan semata soal kurangnya keterampilan, melainkan gema dari kesempatan industri yang berulang kali terputus.
Di sini muncul pertanyaan yang tidak nyaman: siapa yang diuntungkan jika Indonesia jalan di tempat? Bagi pemain lama, Indonesia yang tidak naik kelas akan tetap menjadi pasar besar bagi produk mereka, sekaligus pemasok bahan mentah dan tenaga kerja murah. Setiap pabrik baterai, magnet, atau cip yang batal dibangun di sini akan tetap beroperasi di tempat lain, lengkap dengan lapangan kerjanya. Kita tidak perlu menuduh ada niat jahat, karena kepentingan ekonomi memang bekerja dengan logikanya sendiri. Jika tekanannya memang ada, sasarannya bukan partai, daerah, atau golongan, melainkan Indonesia sebagai satu bangsa.
Gejolak Oktober 2026 memperlihatkan bagaimana tekanan bisa datang melalui sebuah penilaian. Lembaga penyedia indeks memiliki fungsi penting untuk membantu investor membandingkan pasar. Namun, ketika satu indeks menjadi acuan bagi banyak investor institusional, keputusannya bisa menggerakkan modal dalam jumlah sangat besar dan mengubah cara dunia memandang risiko sebuah negara.
Kita pun harus bercermin: transparansi kepemilikan saham, perlindungan investor, dan integritas perdagangan adalah syarat mutlak bagi pasar modal yang sehat. Kelemahan kita harus dibenahi.
Namun, lembaga yang begitu berpengaruh juga wajar untuk ditanya. Bagaimana metodologinya dapat dipertanggungjawabkan? Apakah standarnya sudah adil bagi pasar negara berkembang? Jika negara yang dinilai dituntut untuk terbuka, maka lembaga yang menilai pun pantas dituntut untuk terbuka. Menerima kritik dan mempertanyakan cara penilaian bisa berjalan bersamaan, asalkan kita bersuara sebagai satu bangsa yang tidak gentar, bukan saling menyalahkan setiap kali tekanan datang.
Keberanian Membangun Harus Ditopang Disiplin dan Ketahanan
Kabar baiknya, Indonesia punya bekal dan keberanian untuk memulai. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan hilirisasi, industri strategis, dan riset dalam agenda transformasi ekonomi, dengan Danantara Indonesia sebagai salah satu instrumen pembiayaan jangka panjang. Arahnya bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan cita-cita agar anak muda Indonesia bisa bekerja dan mencari nafkah di negerinya sendiri.
Cita-cita itu sejalan dengan pemikiran Sumitro Djojohadikusumo tentang kapasitas industri nasional. Bedanya, tantangan hari ini adalah menguasai teknologi dasar industri masa depan, dari magnet permanen hingga semikonduktor.
Namun, keberhasilan tidak boleh diukur dari pengumuman proyek atau megahnya gedung pabrik. Ukuran yang lebih jujur adalah seberapa banyak teknologi yang kita kuasai, berapa banyak anak muda yang mendapat pekerjaan layak, dan apakah produk kita mampu bersaing di pasar dunia.
Keberanian membangun industri juga harus diimbangi dengan disiplin: tahapan yang terukur, studi kelayakan yang transparan, dan pendanaan yang tahan guncangan. Sejarah tidak menyuruh kita mempertahankan semua proyek tanpa evaluasi. Pesannya lebih sederhana: kemampuan yang dibangun dengan susah payah jangan sampai hilang hanya karena pembiayaan kita rapuh.
Karena itu, stabilitas keuangan dan pembangunan teknologi tidak perlu dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Stabilitas tanpa kemandirian hanya menunda masalah. Ambisi tanpa disiplin justru mengundang guncangan. Pertanyaannya kini adalah: bagaimana membangun ketahanan fiskal, moneter, dan kelembagaan agar investasi teknologi tetap berjalan saat tekanan datang?
Pasar bisa berubah pikiran dalam hitungan hari, tetapi masa depan bangsa dibangun dalam hitungan dekade. Di sinilah kita diuji: tak gentar bertahan demi masa depan kita.
