JAKARTA – BELA RAKYAT – Pimpinan DPR RI menerima audiensi dari Asosiasi Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) 2027 di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para kepala desa menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Mereka meminta DPR mempertimbangkan kondisi fiskal saat ini sebelum menentukan jadwal Pilkades.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, para kades menekankan pentingnya perhitungan matang terkait kemampuan anggaran, baik APBN, APBD, maupun APBDes.
“Mereka menyampaikan aspirasi agar dapat kami teruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, supaya Pilkades nanti dilaksanakan pada saat yang tepat dengan hitungan-hitungan yang akan dikoordinasikan,” kata Dasco usai audiensi.
Menurut Dasco, DPR akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan pihak terkait lainnya. Ia menegaskan, dinamika di desa dan kemampuan pembiayaan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.
“Kami menerima aspirasi dan akan coba koordinasikan dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Kades AMJ Indonesia, Saifuddin yang juga Kepala Desa Kasegeran, Banyumas, menjelaskan aspirasi ini didasari prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran.
“Kaitannya dengan efektivitas dan efisiensi anggaran negara, anggaran daerah, dan juga anggaran desa, saya kira itu prinsip kami,” kata Saifuddin.
Selain jadwal Pilkades, mereka juga menyoroti mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala desa. Menurutnya, keterbatasan jumlah ASN menjadi kendala dalam penunjukan penjabat (Pj) kades.
Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar pengisian Pj Kades dapat kembali merujuk pada aturan lama, yakni memberi ruang bagi mantan kepala desa untuk menjabat.
“Karena keterbatasan PNS, maka untuk bisa dikembalikan ke undang-undang lama bahwa pejabat kepala desa ini bisa dijabat oleh mantan kepala desa atau kepala desa yang saat ini sedang dijabat,” tutupnya.
