JAKARTA – Kebijakan penghapusan guru non-ASN di sekolah negeri mulai 2027 memunculkan kekhawatiran besar di kalangan dunia pendidikan. Di balik semangat penataan birokrasi dan reformasi tenaga pendidik, muncul ancaman serius terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar, terutama di daerah terpencil, wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), hingga sekolah yang selama ini bergantung pada guru honorer.
Pernyataan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian yang meminta pemerintah mengedepankan keberlangsungan pendidikan dinilai menjadi sinyal bahwa transisi menuju penghapusan guru non-ASN tidak sesederhana mengganti status administrasi semata.
Dalam investigasi yang dihimpun dari berbagai sumber pendidikan, pemerintah daerah, hingga organisasi guru, ditemukan fakta bahwa ribuan sekolah negeri saat ini masih bertahan karena keberadaan guru non-ASN yang selama bertahun-tahun mengisi kekurangan tenaga pengajar.
Kebijakan melalui Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 memang bertujuan menciptakan kepastian status tenaga pendidik sekaligus menghapus istilah “guru honorer” mulai 2027. Namun di lapangan, kondisi pendidikan nasional dinilai belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan drastis tersebut.
Sekolah Negeri Masih Bergantung pada Guru Non-ASN
Data pendidikan nasional menunjukkan ketimpangan distribusi guru masih menjadi persoalan akut. Di sejumlah daerah, satu guru bahkan harus mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus karena keterbatasan tenaga ASN.
Berdasarkan berbagai laporan daerah, banyak sekolah dasar di pelosok Indonesia hanya memiliki dua hingga empat guru ASN aktif. Kekurangan itu selama ini ditutupi oleh guru non-ASN yang digaji minim melalui dana BOS, iuran masyarakat, bahkan swadaya sekolah.
Ironisnya, sebagian guru non-ASN telah mengabdi lebih dari 10 hingga 20 tahun tanpa kepastian status maupun kesejahteraan layak.
Di sejumlah kabupaten di Indonesia timur, investigasi menemukan ada guru honorer yang menerima honor di bawah Rp500 ribu per bulan namun tetap mengajar demi menjaga sekolah tetap berjalan.
Situasi ini membuat kekhawatiran DPR dinilai sangat relevan. Jika penghapusan guru non-ASN dilakukan tanpa rekrutmen besar-besaran ASN maupun PPPK, sekolah berpotensi mengalami kekosongan tenaga pendidik secara masif.
“Yang paling terdampak nanti bukan birokrasi, tetapi siswa,” ujar seorang pengamat pendidikan nasional.
Ancaman Nyata di Daerah 3T
Wilayah 3T menjadi kawasan paling rentan terdampak kebijakan ini. Banyak daerah terpencil sulit mendapatkan guru ASN karena keterbatasan akses, minim fasilitas, hingga rendahnya insentif penempatan.
Akibatnya, pemerintah daerah selama bertahun-tahun mengandalkan guru non-ASN lokal yang memahami kondisi masyarakat setempat.
Jika seluruh guru non-ASN dihentikan pada akhir 2026 tanpa kesiapan pengganti, maka ribuan siswa di daerah terpencil terancam kehilangan akses pembelajaran normal.
Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa distribusi guru nasional belum merata. Di kota besar terjadi penumpukan tenaga pendidik, sementara daerah terpencil mengalami kekurangan kronis.
Masalah tersebut sebelumnya juga beberapa kali menjadi sorotan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan berbagai organisasi pendidikan nasional.
PPPK Dinilai Belum Menjawab Semua Persoalan
Pemerintah memang menawarkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK Paruh Waktu sebagai solusi transisi. Namun sejumlah kalangan menilai kebijakan itu belum sepenuhnya menyelesaikan akar masalah.
Investigasi menunjukkan masih banyak guru non-ASN yang gagal lolos seleksi PPPK akibat keterbatasan formasi, persoalan administrasi, hingga ketidaksesuaian kebutuhan daerah.
Selain itu, beberapa pemerintah daerah mengaku kesulitan memenuhi beban anggaran penggajian PPPK dalam jumlah besar.
Di sisi lain, banyak guru honorer mempertanyakan kepastian karier jangka panjang dalam skema PPPK paruh waktu yang dianggap belum memberikan jaminan kesejahteraan setara ASN penuh waktu.
“Jangan sampai hanya berganti istilah, tetapi nasib guru tetap tidak pasti,” kata seorang perwakilan forum guru honorer di Jakarta.
Pendidikan Nasional Terancam Terganggu
Para pengamat menilai transisi kebijakan ini berpotensi menjadi salah satu ujian terbesar dunia pendidikan Indonesia dalam satu dekade terakhir.
Jika pemerintah gagal melakukan pemetaan kebutuhan guru secara akurat, maka kekurangan tenaga pengajar bisa memicu penurunan kualitas pendidikan nasional.
Beberapa risiko yang diperkirakan muncul antara lain:
1. Bertambahnya jumlah siswa tanpa guru tetap
2. Penggabungan kelas akibat kekurangan tenaga pengajar
3. Menurunnya kualitas pembelajaran di sekolah negeri
4. Bertambahnya beban kerja guru ASN
5. Potensi meningkatnya angka putus sekolah di daerah terpencil
Kondisi tersebut dinilai oleh Hetifah, bertolak belakang dengan target pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
DPR Minta Pemerintah Tidak Gegabah
Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi X dinilai menjadi peringatan agar pemerintah tidak sekadar fokus pada penataan administrasi ASN tanpa mempertimbangkan dampak sosial pendidikan.
DPR meminta pemerintah pusat dan daerah segera melakukan:
1. Pemetaan kebutuhan guru berbasis wilayah
2. Rekrutmen ASN dan PPPK secara besar-besaran
3. Perlindungan kesejahteraan guru non-ASN
4. Penyusunan roadmap transisi yang realistis
5. Prioritas penempatan guru di daerah 3T
Pengamat menilai kebijakan pendidikan tidak boleh hanya berbasis angka birokrasi, tetapi harus melihat realitas lapangan.
Sebab selama ini, di balik keterbatasan sistem pendidikan nasional, jutaan guru non-ASN menjadi “penyangga sunyi” yang menjaga sekolah tetap hidup.
Tanpa mereka, banyak sekolah negeri kemungkinan sudah lama lumpuh.
