JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai perlunya kejelasan dari pemerintah terkait sumber pembiayaan tambahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Saat rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan beberapa waktu lalu ia menilai adanya perbedaan penjelasan mengenai asal dana tambahan yang mencapai sekitar Rp1,7 triliun. Perbedaan tersebut, menurut HNW, berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Awalnya disampaikan dari APBN, tetapi kemudian disebut dari BPIH. Ini perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran,” ujar Hidayat.
Lebih lanjut, HNW menegaskan, transparansi dalam pengelolaan dana haji merupakan hal yang sangat penting, mengingat besarnya anggaran serta dampaknya langsung terhadap calon jemaah.
“Publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan terbuka, karena ini menyangkut dana besar dan kepentingan jemaah haji,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.
HNW juga mengingatkan agar setiap kebijakan pembiayaan dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menghindari potensi persoalan di kemudian hari.
“Pengelolaan dana haji harus dilakukan secara akuntabel dan tidak menimbulkan keraguan di masyarakat,” ujarnya.
HNW berharap pemerintah dapat segera memberikan penjelasan yang komprehensif dan konsisten, sehingga publik memiliki pemahaman yang utuh terkait kebijakan pembiayaan haji tahun 2026.
“Kita ingin semua informasi disampaikan secara transparan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” terang HNW.
