JAKARTA — Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi langkah cepat aparat TNI dan Polri dalam mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Ia menilai respons tersebut menjadi bukti komitmen negara dalam menjaga demokrasi dan menjamin kebebasan berpendapat.
Menurut Bamsoet, keberhasilan aparat dalam mengidentifikasi hingga menangkap pelaku menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam terhadap aksi teror dan kekerasan, terlebih yang menyasar individu yang menyuarakan kritik.
“Respons cepat ini memberikan pesan jelas bahwa negara tidak terlibat dalam tindakan tersebut. Bahkan Presiden Prabowo Subianto telah mengecam keras dan meminta pengusutan tuntas hingga ke dalang,” ujar Bamsoet, Jumat (20/3/2026).
Kasus yang menimpa Andrie Yunus terjadi usai dirinya tampil dalam sebuah podcast bertema militerisme di Jakarta Pusat pada 12 Maret 2026. Insiden tersebut menuai kecaman luas dari publik. Aparat kepolisian bergerak cepat dengan menganalisis puluhan rekaman CCTV hingga akhirnya mengamankan empat pelaku beberapa hari kemudian.
Pihak TNI juga telah mengonfirmasi bahwa para pelaku merupakan oknum internal, yang terdiri dari tiga perwira dan satu bintara. Bamsoet menilai keterbukaan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ia menegaskan, pengungkapan pelaku tidak boleh berhenti pada proses penangkapan semata. Menurutnya, penyelidikan harus dilanjutkan untuk mengungkap motif serta kemungkinan adanya aktor intelektual di balik aksi tersebut.
“Penegakan hukum harus menyentuh akar persoalan. Jika tidak, akan muncul spekulasi yang merugikan citra pemerintah dan institusi negara,” tegasnya.
Bamsoet juga mengingatkan bahwa aksi teror terhadap pihak yang kritis berpotensi merusak kredibilitas pemerintah apabila tidak ditangani secara tegas dan transparan. Oleh karena itu, ia mendorong agar penanganan kasus ini dilakukan secara menyeluruh dan akuntabel.
“Ketegasan aparat dalam kasus ini harus menjadi standar dalam menangani berbagai bentuk intimidasi. Negara harus hadir untuk melindungi setiap warga, termasuk mereka yang menyampaikan kritik,” pungkasnya.
