BALI – Anggota DPR RI dari Dapil Bali, I Nyoman Parta (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), menyatakan kegeramannya atas persoalan tumpahan solar dan matinya kawasan mangrove di Benoa yang hingga kini dinilai belum ditangani secara tuntas.
Parta mengaku kembali menemukan bau menyengat dan dugaan solar di lokasi mangrove yang sebelumnya dilaporkan mati. Ia khawatir, jika dibiarkan, tumpahan tersebut akan meluas terbawa air pasang dan memperparah kerusakan lingkungan.
“Ada solar lagi dan baunya sangat menyengat. Saya khawatir kalau meluber dibawa air pasang, makin meluas dan tambah banyak mangrove yang mati,” ujar Parta saat meninjau langsung lokasi di kawasan Benoa, Bali.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut ekosistem pesisir dan keberlanjutan lingkungan Bali. Ia menegaskan, perusahaan pelat merah maupun otoritas pelabuhan harus bertanggung jawab penuh.
Parta menyinggung peran Pertamina sebagai BUMN energi, yang menurutnya merupakan wajah negara di mata publik. “Pertamina itu perusahaan milik negara. Itu wajah depan negara. Kalau ada persoalan seperti ini, jangan saling lempar tanggung jawab,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mempertanyakan inisiatif dari KSOP Benoa selaku otoritas pelabuhan dan Pelindo sebagai operator Pelabuhan Benoa. Ia menilai hingga kini belum terlihat langkah konkret dan transparan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“KSOP Syahbandar Benoa yang menguasai Pelabuhan Benoa dan Pelindo sebagai operator, tidak jelas inisiatifnya. BUMN ini ambil uang saja di Bali, tapi kalau ada masalah mereka saling lempar dan ngeles. Sayang sekali, tidak punya empati dan tanggung jawabnya rendah,” ujarnya geram.
Parta mengatakan, dirinya menyempatkan diri mampir ke lokasi mangrove yang mati di kawasan Benoa saat dalam perjalanan menuju Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dari peninjauan tersebut, ia menilai persoalan belum benar-benar beres dan perlu pengawasan serius.
Ia mendesak agar dilakukan investigasi terbuka untuk memastikan sumber tumpahan solar serta langkah pemulihan lingkungan yang terukur. Menurutnya, Bali sebagai daerah pariwisata dunia tidak boleh dicoreng oleh kelalaian pengelolaan lingkungan di kawasan strategis pelabuhan.
“Ini bukan hanya soal mangrove mati, tapi soal tanggung jawab negara kepada lingkungan dan masyarakat Bali,” pungkasnya.
