Jakarta – Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (SEKJEN PP GPI) menyatakan sikap dukungan yangSolid dan tidak tergoyahkan terhadap inisiatif pengembangan industri nikel berkelanjutan di Maluku Utara. Dukungan ini dipandang sebagai langkah krusial dan strategis dalam merealisasikan visi luhur Indonesia Emas 2045.
“Pro Hilirisasi Nikel Maluku Utara dan pengembangan industri nikel berkelanjutan adalah agenda strategis yang harus kita kawal bersama menuju gerbang Indonesia Emas 2045. Inilah momentum emas untuk benar-benar merdeka dalam mengelola kekayaan Sumber Daya Alam kita,” tegas Sekjen PP GPI dalam pernyataan sikapnya, Minggu (18/5/25).
Menurut Irwan Abd. Hamid, Sekjen PP GPI, implementasi hilirisasi yang terintegrasi semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Perpres ini, lanjutnya, menjadi instrumen hukum yang vital sebagai landasan yang kokoh untuk mempercepat dan memperkuat program hilirisasi di berbagai sektor strategis.
“Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 adalah bukti keseriusan pemerintah dalam menggerakkan hilirisasi komoditas strategis yang tersebar di delapan sektor utama. Tujuan mulianya jelas: menciptakan nilai tambah yang signifikan di dalam negeri, membuka jutaan lapangan kerja baru, dan yang terpenting, memperkokoh kedaulatan kita atas sumber daya alam yang kita miliki,” urai Irwan Abd. Hamid.
Lebih lanjut, GPI menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali, untuk bersatu padu mendukung agenda hilirisasi ini. Dukungan kolektif ini esensial demi terwujudnya kemandirian pengelolaan sumber daya alam dan mengakselerasi kemajuan bangsa menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen GPI memberikan apresiasi khusus kepada perusahaan nikel Harita atas komitmennya dalam menjalankan program penghijauani di area tambang, restorasi hutan bakau, serta perlindungan keanekaragaman hayati laut. “Langkah konkret yang dilakukan oleh PT. Harita Grup ini sangat positif dan patut dijadikan contoh. Idealnya, seluruh perusahaan nikel di Indonesia mengadopsi praktik serupa demi menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Menyikapi isu propaganda yang dilancarkan oleh sekelompok warga Belanda di Amsterdam terkait isu pelanggaran HAM di Pulau Obi, Sekjen GPI dengan tegas menyatakan bahwa narasi tersebut tidak berdasar dan memiliki tendensi politis yang tersembunyi.
“Aksi propaganda pada tanggal 12 Mei 2025 oleh warga Belanda tersebut sangat disayangkan. Kita tahu betul bahwa kelompok-kelompok ini secara konsisten terus mengkampanyekan narasi usang tentang Republik Maluku Selatan dan mencoba mengganggu stabilitas. Ini jelas merupakan kampanye hitam yang patut kita waspadai bersama,” tandasnya.
Secara eksplisit, Sekjen GPI menyatakan perlawanannya terhadap segala bentuk kampanye hitam yang berpotensi menghambat visi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Kami dari Gerakan Pemuda Islam akan berdiri di garda terdepan untuk melawan narasi-narasi destruktif yang mencoba merongrong upaya pemerintah dalam memajukan bangsa melalui program-program strategis seperti hilirisasi nikel ini,” pungkasnya.
