JAYAWIJAYA – Proses rekapitulasi suara di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan masih mandek di tingkat distrik. Belum ada tanda-tanda proses rekaputulasi di 40 distrik di kabupaten
Jayawijaya kelar hingga batas waktu KPU RI proses rekapitulasi nasional rampung pada tanggal 20 Maret 2024 mendatang.
Pasalnya, hingga kini ada 40 distrik di Jayawijaya perlu perhatian khusus dari KPU RI terutama dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar aparat kepolisian dari Brimob melakukan tugasnya secara profesional tanpa mengintervensi seluruh proses politik di Jayawijaya. Mengingat, sejumlah oknum Brimob diduga terlibat dalam proses ingin meloloskan salah satu politisi dari Partai Perindo.
“Kita ingin agar KPU RI dan terkhusus Brimo bersikap netral dan tidak melakukan intervensi pada proses rekapitulasi ditingkat distrik. Hanya dengan seperti ini (demo dan mengawal suara) sehingga suara kita bisa aman,” kata Sekretaris Partai Gerindra Wilson Soma yang juga Korlap Gabungan 17 Partai menolak intervensi apart kepolisian tersebut pada wartawan, Jumat (15/3/2024).
Wilson menjelaskan, pihkanya sudah sering melakukan protes dengan berlarut-larutnya proses rekapitulasi tersebut. Namun, aksi damai mereka tak pernah ditindak lanjuti oleh KPU Jayawijaya, Papua Pegunungan. Bahkan sudah melayangkan surat ke Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo, S.IK.
“Kapolres Jayawijaya mengintervensi (proses rekapitulasi suara) Nasdem dan Perindo main dengan kekerasan aparat polisi sehingga masyarakat ngamuk gitu. Brimob (terlibat). Kapolres Jayawijaya sudah kita layangkan surat. Kita bahkan Pleno di skor 3 x sampai jam 4 subuh WIT,” tambah Wilson.
Usut punya usut, warga setempat tidak ingin suara warga Papua tidak diberikan kepada politisi bukan asli Papua. Mereka ingin agar satu kursi tersebut diperuntukan untuk warga Wamena, Papua bukan pada orang lain.
“Waktu pleno masyarakat asli Wanena tidak mau suara untuk Partai Perindo milik Pak Jhon Banua orang China Serui. Mereka ingin orang asli Wamena gitu.
Oknum aparat di Jayawijaya jadi timsukses sesuatu parpol di Jayawijaya,” ungkapnya.
Berikut Surat yang dilayakan 17 Partai Politik Jayawijaya:
Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan terjadi situasi kondisi yang tidak memungkinkan di kabupaten Jayawijaya, maka kami masyarakat seluruh 40 distrik untuk lakukan Demo damai di kantor KPU Jayawijaya Krn kinerja KPU memihak kepada partai tertentu dan Kapolres Jayawijaya aktor pemicu Demokrasi di kab Jayawijaya maka Kapolda Papua segera mengambil tindakan tegas kepada Kapolres Jayawijaya melakukan diluar SOP sebagai pengayom masyarakat,maka segera berhenti dan di copot jabatan nya dan jg kinerjanya KPU kap tdk berjalan sesuai mekanisme kerja mrk maka masy Jayawijaya meminta KPU provinsi Papua pengunungan untuk mengambil alih proses tahapan pleno kab Jayawijaya.maaka masy peduli demokrasi akan turun aksi demo damai akandi laksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 .
Bertempat di gedung kantor KPU Jayawijaya
Pada jam 10:30 wit.Demikian atas kerjasama yang baik Tuhan memberkati kita semua wa..wa ..wa.
Perduli Demokrasi Jayawijaya.
