Jakarta – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al Habsyi, memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan Silaturahim Nasional (Silatnas) Pimpinan Daerah PKS se – Indonesia, Jakarta, Selasa (29/4/25).
Sebelum memberikan arahan, Habib Aboe mengawali dengan pantun. “Bangun pagi pergi sarapan, Tidak lupa pakai lalapan, Hari ini silatnas dilaksanakan, Konsolidasikan Kerja Kada Dalam barisan,” bacanya.
Realitas politik yang terjadi saat ini, kata Habib Aboe, bahwa saat ini PKS sudah tergabung dalam koalisi di pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Lantas bagaimana, antum (kalian) sekalian sebagai para kepala daerah dan wakil kepala daerah harus bersikap?
“Antum sekalian harus mengambil langkah cepat, antum segera sinkronkan Program Daerah dengan Program Nasional. Kepala daerah dari PKS harus cepat membaca program prioritas nasional Prabowo dan sinkronisasi RPJMN. Yang paling penting, antum harus menyelaraskan RKPD antum dengan RKP Pemerintah yang mendapat atensi khusus oleh presiden. Disini antum harus ambil inisiatif beradaptasi tanpa kehilangan program unggulan daerah yang sudah berjalan,” jelasnya.
Sikap sinkron ini, ujar Anggota DPR Dapil Kalimantan Selatan I ini, memperlihatkan koherensi antara pemerintah pusat dan daerah PKS, tanpa terkesan kehilangan independensi lokal. Disini kepala daerah sekalian akan dapat dua point, pertama, akan terlihat mendukung Pemerintah Pusat. Kedua, program kalian di daerah akan dapat dukungan dari pusat. Sebagai kepala daerah harus optimalkan peran kepala daerah PKS sebagai jembatan politik. Jadilah penghubung yang efektif antara pemerintah pusat, partai di tingkat nasional, dan masyarakat daerah.
“Menjadi kepala daerah harus sering komunikasi dengan DPP, harus berkomunikasi dengan baik ke Pemerintah Pusat. Gunakan posisi kepala daerah untuk memperkuat citra nasional PKS: partai yang moderat, inovatif, nasionalis-religius, dan membumi. Tunjukkan bahwa PKS dalam koalisi justru memperkuat pemerintahan nasional lewat kinerja nyata, bukan hanya bagi-bagi kekuasaan,” imbuhnya.
Habib Aboe menegaskan, para kepala daerah PKS harus perkuat hubungan politik dengan Pemerintah Pusat dan harus menjalin komunikasi intensif dengan kementerian terkait dan lembaga pusat. Secara khusus, perlu manfaatkan jalur koalisi untuk memperjuangkan proyek nasional di daerah PKS. Kemudian perjuangkan dana transfer, proyek strategis nasional (PSN), dan investasi untuk membangun daerah.
“Gabungnya PKS ke koalisi adalah untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan bersama,” ungkapnya.
Anggota Komisi III DPR ini menerangkan, menindaklanjuti groudbreaking implementasi platform yang telah dilaksanakan 4 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Tim Optimalisasi Kepala Daerah. Tim ini yang akan mendampingi para kepala daerah dalam upaya implementasi platform di daerah. Tim ini telah merumuskan konsep implementasi platform partai di daerah.
“Insha Allah, untuk pertama kali nanti tanggal 4 Mei 2025 akan ada pembekalan di Purbalingga untuk tim Gugus Tugas Implementasi Platform di Purbalingga,” tandasnya.
PKS berharap tim ini, lanjutnya, bisa mensinergikan atau menguatkan item item dalam RPJMD yang selaras dengan platform partai. Selain itu, tim ini untuk menguatkan RKPD yang selaras dengan
platform partai. Kesimpulan besarnya, masuknya PKS ke koalisi tidak boleh membuat kepala daerah PKS menjadi ‘biasa saja’. Sebaliknya, kepala daerah PKS harus menjadi model kepala daerah terbaik dalam koalisi, yang efektif, bersih, dan tetap berakar kuat di rakyat.
“Karenanya di pemerintahan baru ini, PKS harus memperlihatkan politik akhlak dalam bentuk pemerintahan berkinerja tinggi,” pungkasnya.
Diketahui, acara ini dihadiri Ketua BPKD DR. Zulkieflimansyah, M.Sc., Ketua Panitia sekaligus Sekretaris BPKD Arif Rahman Hakim dan para Kepala Daerah dan Isteri Kepala Daerah dari PKS.
