JAKARTA – Arah kebijakan Danantara Asset Management (DAM) 2025 yang rencananya akan mengelola 22 proyek strategis nasional mendapat dukungan secara politik dari Legislator Senayan. Langkah tersebut dinilai sebagai strategis dan terukur dalam membangun ekosistem Danantara yang sehat, efisien, dan kompetitif.
Seperti diketahui, DAM 2025 merupakan bagian dari roadmap transformasi BUMN yang diinisiasi oleh PT Danantara Asset Management (Persero) di bawah Holding Operasional Danantara dengan fokus pada pengelolaan aset negara secara profesional. Pendekatan ini menggabungkan prinsip efisiensi bisnis, tata kelola yang baik, dan dampak sosial yang luas, sejalan dengan semangat Danantara untuk Indonesia.
Demikian dukungan untuk Danantara Asset Management (DAM) disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah Harum. Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menilai bahwa program kerja seperti disampaikan CEO dan COO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (23/7), mencerminkan komitmen sangat kuat dan akuntable dalam upaya mendorong pertumbungan ekonomi nasional.
“Fraksi Partai Golkar sangat mengapresiasi langkah strategis BPI Danantara yang tak hanya fokus pada penciptaan nilai ekonomi, program kerja melalui 22 proyek strategis nasional ini juga menyentuh dimensi sosial secara nyata melalui perbaikan tata kelola, efisiensi aset negara, hingga penguatan sektor-sektor vital,” papar Sarifah Harum.
Srikandi Politik dari partai berlambang partai beringin Dapil Kalimantan Timur ini menambahkan, rencana kerja BPI Danantara melaui pengelolaan 22 proyek strategis nasional bukan hanya soal monetisasi aset, tapi transformasi menyeluruh untuk menghidupkan kembali aset-aset yang selama ini idle atau jalan di tempat.
“Pendekatannya sistemik, profesional, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang. Kita di Komisi VI melihat inisiatif ini sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus inovasi,” imbuh Sarifah Suraidah yang juga akrab disapa Bunda Harum ini.
Disebutkan, bahwa peran Danantara sebagai pengelola aset BUMN juga sangat relevan dalam konteks menghadirkan efisiensi fiskal tanpa membebani APBN secara langsung. Dengan menyasar optimalisasi aset BUMN senilai lebih dari Rp1.000 triliun, DAM 2025 dianggap mampu menjadi katalis pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih inklusif.
“Ketika BUMN mampu memberdayakan aset nonproduktif menjadi portofolio bernilai ekonomi, itu artinya kita sedang memperbaiki fondasi ekonomi bangsa dari dalam,” ungkapnya.
Bunda Harum menyebutkan, Fraksi Partai Golkar di Komisi VI DPR RI akan terus mengawal program ini agar tetap akuntabel, transparan, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Kolaborasi lintas sektor serta sinergi dengan pemda, swasta, dan komunitas lokal dinilai penting agar setiap proyek strategis benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan.
“Kami mendukung penuh arah DAM 2025, dan akan memastikan agar kebijakan ini tetap berpihak pada kepentingan nasional. Ini saatnya kita tidak hanya menjual aset, tapi membangun masa depan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan,” pungkasnya.
