JAKARTA – Banyak menanggapi aksi blusukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini usai dilantik oleh Jokowi untuk mengincar kursi DKI satu. Mengingat Risma gencar melakukan blusukan di sejumlah Jakarta. Kenapa blusukannya hanya DKI Jakarta saja?
Kegiatan blusukan Risma yang terbaru terjadi di hari Senin (4/1/2021) lalu. Saat itu Risma menemui gelandangan dan pemulung di kawasan Sudirman-Thamrin juga Pasar Baru, Jakarta Pusat.
Sebelumnya di Jakarta, Risma blusukan ke bantaran Kali Ciliwung, belakang Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat. Kemudian di hari Rabu Rabu 30 Desember 2020 lalu, ia blusukan dengan menemui masyarakat yang tinggal di bawah tol Gedong Panjang, Pluit, Jakarta Utara.
Bagi politisi Senior PKB Maman Imanul Haq, Mensos Tri Rismaharini sejatinya harus terlebih dahulu membenahi Kementerian Sosial (Kemensos) yang kerap terjadi korupsi daripada sekadar blusukan hanya di Jakarta saja.
“Menurut saya, yang harus dilakukan Risma sekarang ini membenahi manajemen Kementerian Sosial. Dan itu lebih penting dari sekadar blusukan saja,” kata Maman yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB KH kepada wartawan, Selasa (5/1/2021) kemarin.
Maman yang juga Ketua Umum KITA ini menjelaskan, Risma bakal menemukan kekurangan dalam kementeriannya jika dilakukan reformasi birokrasi. Alasan itu, Anggota Komisi VIII DPR RI ini meminta Risma berkoordinasi di internal Kementerian Sosial hingga lintas kementerian.
“Dengan rreformasi birokrasi dengan tujuan pembenahan akan ditemukan apa yang menjadi kekurangan dan kesulitannya, soal data, soal bansos yang tidak sesuai nilai, kenapa sulitnya koordinasi dengan pihak daerah, kenapa masih banyak yang seharusnya menerima malah tidak menerima bantuan. Di sisi lain, ada orang yang mendapatkan dobel bantuan yang diterimanya. Ini jauh lebih penting dibenahi bagi saya,” terang Maman.
Maman juga meminta Risma mencatat semua persoalan penting yang ditemukannya saat melakukan blusukan yang tak hanya di DKI Jakarta. Risma diharapkan, bisa menemukan solusi yang bersifat menyeluruh di Kemensos.
“Sebagai contoh, waktu dia ketemu tunawisma. Nah, dsri itu sejatinya Risma menjadikan pertemuan itu sebagai bahan catatan dan seberapa banyak di Indonesia terutama kota-kota besar orang yang homeless yang tak punya rumah, kemudian apa solusinya. Jadi ini bukan satu per satu atau kasus per kasus, tapi kebijakan yang menyeluruh jadinya, kerjanya sekalian. Itu baru menteri namanya, bukan gubernur atau wali kota lagi,” tegas Maman.
Sementara bagi PKS Mensos Risma saat ini mengincar Pilgub DKI mendatang. Benarkah?
“Kapital untuk 2022 Pilkada DKI,” ujar Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf seperti dikutip detik.com, Selasa (5/1/2021).
Bukhori yang saat ini sebagai anggota Komisi VIII DPR meminta Risma berhenti melakukan pencitraan. Bukhori, menilai blusukan Risma di DKI terlihat pencitraan semata.
“Sebaiknya Mensos (Risma) buat berhenti melakukan pencitraan,” ujar Bukhori. (HMS)
