Analisis sistem politik David Easton dalam konteks demokrasi di Indonesia, HMI berada dalam Input (tuntutan atau dukungan). HMI merupakan gerakan politik nilai yang memiliki independensi dalam merespon issue sosial, politik, hukum, dan lain sebagainya yang tengah terjadi di Indonesia.
HMI didirikan Lafran Pane pada 5 Februari 1947, dua tahun setelah Indonesia merdeka. Awalnya, HMI terlahir sebagai organisasi yang menampilkan nilai-nilai keislaman dan menjaga kedaulatan Indonesia dari gangguan para penjajah.
HMI pun memainkan peran agent of change dalam sistem politik demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Sejak Soekarno menjabat sebagai Presiden, HMI selalu memberikan kritik konstruktif dalam proses demokratisasi.
Meskipun pernah ada pemikiran dari Bung Karno bahwa HMI harus dibubarkan karena tidak revolusioner. Namun itu tidak terjadi karena penolakan dari Menteri Agama KH. Saifuddin Zuhri yang juga ulama NU yang mengatakan jika HMI dibubarkan, maka saya pun mengundurkan diri. HMI pun terbebas dari pembubaran saat itu.
Di zaman Soeharto, demokrasi yang tidak demokratis yang mengakibat penerapan azas tunggal Pancasila pada tahun 1985. Akibatnya, semua organisasi harus mencantumkan Pancasila dalam azas organisasinya, termasuk HMI pada Kongres tahun 1986 di Padang.
Respon dari itu, HMI yang menamakan Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) menolak dan tetap eksis hingga sekarang di negara demokrasi Indonesia.
Berlanjut pasca Reformasi 1998, HMI tetap memainkan gerakan politik nilai dalam setiap merespon kebijakan atau pun issue sosial, politik, hukum, dan lain sebagainya yang tengah terjadi. Dan jika dikaitkan dengan teori analisis sistem politik David Easton, masih relevan dikarenakan saat ini Indonesia masih negara demokrasi yang menjamin hak setiap warganya untuk menyampaikan pendapat di depan publik.
Kemudian, perlu mereposisi kembali HMI dalam konteks demokrasi yang sebentar lagi Indonesia akan genap berusia 78 tahun. HMI diharapkan mampu memberikan kontribusi positif yang lebih berkemajuan demi menjadi negara berkembang dan memiliki industri strategis.
R. Wijaya Dg Mappasomba adalah Mahasiswa Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Nasional
