JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyoroti rencana anggaran yang diajukan oleh Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polri ke DPR RI yang dinilainya sangat besar. Meski demikian, Habib Aboe menilai nilai itu sangat wajar apalagi menjelang pemilu 2024.
Habib Aboe sampaikan itu saat rapat Komisi III DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi dengan Kabaharkam Polri Irjen Fadil Imran dan Kabaintelkam Polri Drs. Wahyu Widada, M.Phil. Pada rapat itu akan membahas soal ‘Capaian target PNBP di tahun 2022 dan pemanfaatannya serta target pencapaian PNBP di tahun 2023’. Kedua, program prioritas Bakarham dan Baintelkam. Ketiga, pola sinergitas dengan intelijen Lembaga lain. Keempat, pelaksaan tupoksi dan hambatannya.
“Saya bangga kalian datang untuk meneliti pekerjaan besar menjelang pemilu tinggal 7 bulan lagi. Ini mentukan nasib bangsa. Anggaran besar tapi keamanan tapi keamanannya lebih penting lagi kita perhatikan,” kata Habib Aboe di Ruang Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023).
“Kita tak mau menjelang pemilu ini, ada peristiwa-peristiwa yang tidak menarik (mengganggu keamanan). Saya berharap jurdil, dan polisi bisa dan polisi benar-benar bisa menjadi wasit meski ada KPU dan Bawaslu tapi polisi bisa menentukan keamanan berjalan dengan baik,” sambung Habib Aboe.
Sekjen PKS itu memuji makalah yang diajukan oleh Fadil Imran selaku Kabaharkam ke Komisi III DPR RI selaku mitra kerja. Di mana makalah Fadil ada 19 halaman membahas soal polisi RW.
“Saya baca makalahnya soal polisi RW ada 19 halaman. Getol banget, berarti bersemangat. Itu berarti cocok duduk di KABAHARKAM, yang punya proyek besar. Itu penting. Makalah ini menjawab pertanyaan saya pada pertemuan sebelumnya (saat rapat dengan Wakapolri Gatot Eddy) membahas dari mana saja anggaran untuk polisi RW. Kalau saya pimpinan anggaran saya setuju ini, menjelang pemilu lagi. Kan pemilu ini sangat penting,” jelas Habib Aboe.
Menurut Habib Aboe, dengan makalah itu terbaca betapa pentingnya polisi RW bagi Kabaharkam dengan anggaran yang diajukan. Ia mencontohkan, anggaran operasional mobil patroli mendapatkan hambatan.
“19 halaman ini betapa pentingnya polisi RW, dan dari halaman ini ingin disampaikan betapa pentingnya polisi RW. Namun di sisi lain, anggaran menjadi kendala untuk operasional. Contoh, mobil patroli. Artinya, postur anggaran untuk kebutuhan operasional mobil patroli saja belum maksimal,” papar Habib Aboe.
Untuk itu, politisi senior asal Dapil Kalimantan Selatan I ini menyebut anggaran tersebut sangat besar. Sementara, lanjutnya, anggaran negara tidak mencukupi untuk itu. Apa anggaran IKN akan dikurangi?
“Maksud saya, ada pikiran realistis dengan ide-ide besar dengan fakta dengan kemampuan kita. Apalagi mau buat polisi RW. Apa nanti planning anggarannya tidak berlebihan? Mintanya ini banyak, kalau saya sebagai anggota (DPR RI) saya setujui semua. Ada nggak tuh kue? Setelah ditarik, siapa kebetot (dicabut dengan paksa). Apa (anggaran) IKN (Ibu Kota Negara) yang dibetot? Diambil di sini, atau diambil sebalah sana. Atau diambil dari yang lain,” jelas Habib Aboe.
“Dalam makalah ini tak dijelaskan dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), apa peran mereka ini akan digantikan oleh polisi RW? Atau Babinkantimas akan dihapus?”
