JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menegaskan bahwa peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan juga BUMN di bidang permodalan di masa pandemi ini antara lain harus memberikan formulasi yang tepat dan dapat membantu pelaku UMKM yang saat ini masih terhimpit beban masa pandemi Covid-19.
“PDB kita itu terbesar dari pelaku UMKM yaitu diatas 51 persen. Maka kita tekankan betul peran LPBD, peran permodalan madani kemudian peran pegadaian, peran bank-bank himbara lainnya termasuk Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian BUMN termasuk KPPU supaya size ekonomi untuk UMKM itu baik sektor finansial dan sektor pasarnya tidak menjadi suatu kendala dalam proses recovery dampak pandemi ini,” ungkapnya di Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Jumat , 19 Februari 2021 lalu.
Politisi PDI-Perjuangan menambahkan, permodalan bagi pelaku UMKM itu berbeda antara modal tetap dan modal kerja. Ia meminta agar dicarikan formula-formula permodalan yang bervariasi, mengingat jika terjadi kemacetan di modal tetap, maka pihak perbankan atau pemberi modal harus menyiapkan skenario penyelesaian yang konkrit terhadap modal kerjanya.
Bahkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menilai, program bantuan dari pemerintah bagi pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19 sangatlah efektif untuk membangkitkan UMKM.
“UMKM tidak seperti lembaga badan usaha lainnya, yang mempunyai tingkat kompetensi dan acceptabilitas yang cukup tinggi. Maka, negara harus hadir untuk membangkitkan UMKM, supaya UMKM tetap menjadi instrumen di dalam proses mempertahankan atau bahkan menaikkan PDB dalam masa pandemi ini,” ungkap politisi dapil Jawa Tengah V ini
Terkait pengawasan terhadap bantuan UMKM , apakah tepat sasaran dan tepat penggunaan, Aria Bima menekankan bahwa integrasi data dan big data menjadi kendala yang sulit.
Aria Bima memberikan masukan agar Kementerian Koperasi dan UKM membuat suatu skema pendanaan agar tidak terjadi overlapping atau tumpang tindih dengan program pemerintah lainnya.
“Integrasi data dari UMKM, tadi yang saya tekankan, model big data memang sangat sulit, maka (terapkan) integrasi data. Inilah yang penting, maka Kementerian Koperasi dan UKM harus bisa betul-betul membuat suatu pendataan supaya tidak terjadi tumpang tindih,” tutup politisi senior parlemen ini. (RH)
