JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly, pada Rapat Kerja antara Komisi XI dengan Kementerian Keuangan yang diselenggarkan Senin (4/11/2019), mengkritik kinerja Kementerian Keuangan yang selama lima tahun terakhir masih belum memenuhi sejumlah target-target strategis, seperti target perpajakan dan serapan belanja.
“Kementerian Keuangan perlu memitigasi tingginya shortfall perpajakan yang diperkirakan mencapai Rp 143 Triliun di akhi r tahun,” kata Junaidi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Politisi dari Dapil Lampung ini meminta kepada Kementerian Keuangan untuk terus mendorong tax ratio yang selama lima tahun terkahir mengalami stagnansi pada level 10-11%. Menurutnya stagnansi tax ratio ini disebabkan oleh masih belum jelasnya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan yang dimiliki oleh Pemerintah.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai bahwa Indonesia belum bisa memaksimalkan potensi pendapatan perpajakan yang ada, sehingga yang didapat belum optimal.
“Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak Indonesia setiap tahunnya hanya sebesar 5,73 persen, sangat jauh apabila dibandingkan pertumbuhan pada periode 2005-2009 yang mencapai 17,56 persen per tahun,” tukas Junaidi.
Hal lain yang menjadi catatan Junaidi adalah terkait belum produktifnya belanja Pemerintah. “Belanja modal memiliki kecenderungan menurun, dari 1,89 persen dari PDB pada tahun 2013 menjadi 1,24 persen dari PDB pada tahun 2018. Belanja modal berdasarkan hasil pembahasan RAPBN 2020 bahkan hanya 1,07 persen dari PDB,”tambah Junaidi.
Lebih lanjut, kualitas belanja Pemerintah juga menjadi sorotan. Menurut Junaidi “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terus mengalami kenaikan, dari Rp 19 Triliun di tahun 2014, menjadi Rp 36,2 Triliun di tahun 2018. Besarnya kenaikan tersebut menunjukkan kurang baiknya perencanaan anggaran Pemerintah.” tutup Junaidi.
