Enrekang – Puluhan warga yang menamakan diri Pemuda Anti Korupsi, menggelar unjuk rasa meminta Penjabat (PJ) Bupati Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk menjaga netralitas ASN pada pemilu 2024, Kamis (23/11/2023).
“Kami meminta Penjabat Bupati Enrekang agar menjaga netralitas dan menindak oknum – oknum ASN yang terlibat dalam pagelaran politik 2024, apalagi dengan menggunakan kekuatan jabatan sebagai ASN untuk melakukan penekanan, Terang Andi Pangeran Nasser. Korlap Aksi.
Aksi tersebut dilakukan Pemuda Anti Korupsi Enrekang atas beredarnya issu dimana diduga oknum inspektorat melakukan pengancaman terhadap para kades dan kepala sekolah untuk mendukung calon – calon tertentu pada pemilu 2024.
Massa aksi juga menuntut agar PJ Bupati tetap netral dengan tidak membiarkan program pemerintah seperti PPIP, KIP, KIS, PKH untuk dijadikan sebagai bahan kampanye oleh caleg tertentu. Massa juga mendesak tranparansi PJ Bupati dalam pemanfaatan dan penggunaan aset – aset pemerintah kabupaten.
Selain itu, para demonstran juga mendesak PJ Bupati agar tidak membiarkan dinas perpustakaan dan arsip lowong di jabat oleh plt dan segera diisi pejabat defenitif karena diduga kuat jabatan tersebut akan diisi oleh ASN tertentu untuk kepentingan politik.
“Pak PJ Bupati juga harus mempublikasikan penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan devisit anggaran yang dialami Pemkab Enrekang, karena ini adalah utang, dan yang membayarnya adalah rakyat melalui pajak,” tutup Andi Pangeran.
Sementara itu PJ Bupati Enrekang, H. Baba kepada sejumlah awak media sesaat setelah melakukan pertemuan dengan warga mengaku senang dengan aksi tersebut, sebab menurutnya hal tersebut merupakan sebuah kritikan untuk mebangun daerah.
“Kita bersyukur alhamdulilah masyarakat datang menyampaikan aspirasinya, dan ini memang kita butuhkan, dan apa yang disampaikan nanti kami akan lakukan evaluasi,” terang H. Baba, PJ Bupati Enrekang.
Ia menjelaskan jika pihaknya sudah lebih awal menyampaikan soal netralitas ASN, bahkan pihaknya mengaku telah melaunching netralias ASN belum lama ini.
“Soal desakan netraliats ASN kami sudah sampaikan, bahkan sudah launching beberapa waktu lalu, dan jika ada yang terbukti kan ada pihak bawaslu, dan penegak hukum yang akan menindak tegas siapa saja oknum yang melakukan pelanggaran,” tutup H. Baba. (*)
