JAKARTA – Malam ini warga dari 40 distrik dari Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan mengelar aksi demonstrasi menolak digelar pleno KPU Papua Pegunungan yang rencananya dilaksanakan
malam ini, Jumat (15/3/2024).
Wilson menegaskan, dirinya bersama warga Papua menolak warga keturunan China mewakili mereka di parlemen provinsi Papua Pegunungan. Baginya, tanah Papua Pegunungan bukan tanah kosong yang bebas diduduki oleh viodalisme.
“Papua Pegunungan bukan tanah kosong, ada rakyat jangan datang berampok hak kesulungan kami orang papua gunung oleh vioadalisme,” tegas seorang demonstran yang tak mau diungkap identitasnya pada wartawan.
Ada seribu lebih warga dari 40 distrik Jayawijaya mengawal suara mereka di KPU Papua Pengunungan hingga menginap di depan KPU Papua Pegunungan. Mereka menuntut agar pihak terkait mendengarkan aspirasi mereka.
“Ini malam masyarakat akan masak nasi dan akan jaga di depan kantor KPUD (Papua Pegunungan) tolong negera melihat hak kesulunggan mereka jangan curi-curi oleh Partai Nasdem. Pleno malam ini tidak akan dilakukan di sini. Kita siap bermalam di sini,” teriak salah satu demonstran kepada wartawan.
Alasan warga menolak digelar pleno malam ini karena ada dugaan hasil dari keputusan pleno KPU Papua Pegunungan hasil dari intervensi dari sejumlah pihak termasuk aparat kepolisian dengan meloloskan satu kursi bukan warga Wamena, Papua seperti disampaikan Sekretaris Partai Gerindra Wilson Soma.
“Waktu pleno masyarakat asli Wanena tidak mau suara untuk Partai Perindo milik Pak Jhon Banua orang China Serui. Mereka ingin orang asli Wamena gitu.
Oknum aparat di Jayawijaya jadi timsukses sesuatu parpol di Jayawijaya,” ungkap Wilson.
Sebelumnya, proses rekapitulasi suara di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan masih mandek di tingkat distrik. Belum ada tanda-tanda proses rekaputulasi di 40 distrik di kabupaten Jayawijaya kelar hingga batas waktu KPU RI proses rekapitulasi nasional rampung pada tanggal 20 Maret 2024 mendatang.
Pasalnya, hingga kini ada 40 distrik di Jayawijaya perlu perhatian khusus dari KPU RI terutama dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar aparat kepolisian dari Brimob melakukan tugasnya secara profesional tanpa mengintervensi seluruh proses politik di Jayawijaya. Mengingat, sejumlah oknum Brimob diduga terlibat dalam proses ingin meloloskan salah satu politisi dari Partai Perindo.
“Kita ingin agar KPU RI dan terkhusus Brimo bersikap netral dan tidak melakukan intervensi pada proses rekapitulasi ditingkat distrik. Hanya dengan seperti ini (demo dan mengawal suara) sehingga suara kita bisa aman,” kata Sekretaris Partai Gerindra Wilson Soma yang juga Korlap Gabungan 17 Partai menolak intervensi apart kepolisian tersebut pada wartawan, Jumat (15/3/2024).
Wilson menjelaskan, pihkanya sudah sering melakukan protes dengan berlarut-larutnya proses rekapitulasi tersebut. Namun, aksi damai mereka tak pernah ditindak lanjuti oleh KPU Jayawijaya, Papua Pegunungan. Bahkan sudah melayangkan surat ke Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo, S.IK.
“Kapolres Jayawijaya mengintervensi (proses rekapitulasi suara) Nasdem dan Perindo main dengan kekerasan aparat polisi sehingga masyarakat ngamuk gitu. Brimob (terlibat). Kapolres Jayawijaya sudah kita layangkan surat. Kita bahkan Pleno di skor 3 x sampai jam 4 subuh WIT,” tambah Wilson.
