JAKARTA – Lolosnya terduga simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM), GT, sebagai Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Puncak 2023-2028 menjadi sorotan sejumlah pihak. Untuk itu, aparat berwajib, termasuk intelijen, diharapkan turut bersikap.
“Adanya terduga komisioner Bawaslu yang berafiliasi dengan kelompok separatis tidak bisa dianggap sepele. Ini masalah serius karena dapat mengancam pelaksanaan Pemilu 2024 bahkan keutuhan NKRI ke depannya,” kata Direktur Merah Putih Strategic Institute (MPSI), Noer Azhari, dalam keterangannya, Jumat (25/8/2023).
Ia pun berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memberikan atensi atas isu ini. Kemudian, mengerahkan perangkat negara di bawahnya untuk melakukan pendalaman.
“Pak Mahfud sebagai ‘juru gedor’ Pak Jokowi di bidang politik dan hukum apalagi ini menyangkut tupoksinya, harus angkat bicara juga, dong! dan tuntaskan ‘skandal separatis’ ini yang menerpa Bawaslu?” ujarnya.
Menurut Noer, pendalaman perlu dilakukan termasuk kepada komisioner Bawaslu baik Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi serta tim seleksi (timsel). Ini penting guna mengetahui apakah lolosnya GT karena murni ada kelalaian atau dilakukan secara terencana dan sistematis.
“Seleksi komisioner Bawaslu itu, kan, dilakukan secara bertahap. Bahkan, turut melibatkan beberapa pihak yang dinilai berkompeten. Nah, ini semua patut ditelusuri mengapa GT bisa sampai lolos hingga akhirnya terpilih, apakah ini karena pelaksanaan seleksinya buruk atau memang terencana dengan matang, apalagi sudah ada laporan masyarakat sebagai bentuk deteksi dini” tuturnya.
“Jangan sampai investigasi hanya berhenti di GT, tetapi akar masalahnya tidak terselesaikan. Itu saja bohong karena sama saja kayak petugas pemadam kebakaran, hanya memadamkan api saat kejadian, tetapi enggak ada evaluasi untuk perbaikan kedepannya agar tidak terulang,” sambung Noer.
Diketahui, GT diduga berafiliasi dengan OPM. Ini diketahui dari beberapa kirimannya di akun media sosialnya. Namun, konten tersebut telah dihapus.
Ia pun lantas diadukan masyarakat saat proses seleksi calon anggota Bawaslu kabupaten/kota masih berlangsung, 4 Agustus 2023. Laporan yang menyertakan bukti berupa kiriman GT di media sosial, diterima Kepala Sekretariat Bawaslu Papua Tengah.
Namun, sesuai Pengumuman Bawaslu RI Nomor 2571.1/KP.01/K1/08/2023, GT terpilih menjadi komisioner Bawaslu Puncak 2023-2028 bersama dua nama lain. Ia pun telah dilantik Sabtu (19/8) lalu.
Belakangan, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, angka bicara tentang isu ini. Ia mengklaim, pihaknya tengah melakukan pendalaman dengan meminta keterangan GT. Jika terbukti benar terlibat kelompok kriminal bersenjata (KKB), ia akan meminta DKPP memberhentikan yang bersangkutan.
Bagja melanjutkan, ia seleksi Bawaslu kabupaten/kota di Papua sudah diperketat dan dilakukan secara komprehensif. Pangkalnya, “Bumi Cenderawasih” masuk kategori sangat rawan.
Ia lantas menyinggung tahapan computer assisted test (CAT) yang memuat pertanyaan tentang kebangsaan. Menurutnya, lolosnya GT sebagai komisioner lantaran nilai CAT-nya melewati ambang batas (passing grade).
Kendati demikian, Bagja mengakui bahwa dibutuhkan data Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepolisian dalam proses seleksi anggota bawaslu kabupaten/kota. Ini diperlukan guna mengantisipasi munculnya kasus seperti GT.
Noer pun mempertanyakan kebenaran adanya koordinasi antara Bawaslu RI dengan BIN dan kepolisian. Utamanya dalam pengecekan latar belakang (background check) para kandidat.
“Apakah benar Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu RI dan komisioner lainnya sudah melakukan kordinasi dengan aparat setempat dalam melakukan background check profil GT dan peserta lainnya? publik wajib tahu fakta sebenarnya dalam proses seleksi tersebut,” tandasnya.
