Komisi III : Audit Pengawasan Judi On Line di Komdigi
JAKARTA – Komisi III DPR RI meminta Pemerintah melakukan audit pengawasan pada perilaku judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dipimpin oleh Menteri Meutya Hafid.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Selain itu, Habib Aboe memuji kinerja Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya atas keberhasilan dalam mengungkap dan menangkap 10 orang dan 1 pegawai Komdigi terkait keterlibatan mereka dalam praktik judi online
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yqng keberhasilan mengungkap pelaku yang keterlibatan dalam praktik judi online di antara nya ASN dari Komdigi,” kata Habib Aboe seperti disampaikan Habib Aboe pada wartawan, Jakarta, Sabtu (3/11/2024) malam.
“Ini sejalan dengan arahan Kapolri beberapa waktu lalu. Upaya ini menunjukkan komitmen kuat kepolisian dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan masyarakat,” sambung Habib Aboe.
Meski demikian, Habib Aboe menyayangkan adanya oknum aparatur sipil negara (ASN) yang menyalahgunakan kewenangan. Ia tak ingin hal. Itu terulang kembali di lingkungan pemerintahan.
“Saya menyesalkan adanya oknum yang melindungi situs-situs judi online dari pemblokiran. Perbuatan ini sangat disayangkan karena menghambat upaya pemerintah dalam memberantas perjudian online, yang seharusnya mendapat perhatian serius dari kementerian,” papar Habib Aboe.
Sekjen DPP PKS ini mengingatkan, kasus ini menjadi peringatan keras bagi instansi terkait. Ia ingin Menteri Meutya Hafid membenahi sistem pengawasan internal mereka.
“Saya rasa Komdigi perlu memperkuat sistem pengawasan internal. Saya mendorong segera meningkatkan langkah-langkah pengawasan yang efektif dan membangun sistem pengendalian yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan tidak terulang lagi,” jelas politisi asal Dapil Kalsel tersebut.
“Tidak hanya itu, perlu dilakukan audit berkala terhadap proses pengawasan situs-situs judi online guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas mereka,” tegas Habib Aboe yang saat ini juga menjabat Wakil Ketua MKD DPR RI tersebut.
Di akhir keterangannya Habib Aboe mengingatkan perlunya tindakan tegas terhadap praktik judi online. Baginya, judi adalah musuh negara dan rakyat Indonesia.
“Kita tidak bisa menoleransi adanya celah dalam pemberantasan judi online, mengingat dampaknya yang luas dan merusak, terutama terhadap masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik antara instansi penegak hukum dan kementerian terkait sangat penting untuk mengatasi tantangan ini dengan optimal,” pungkasnya.
