BelaRakyat – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo menggulirkan kembali wacana kepala daerah dipilih oleh DPR. Wacana Pilkada tidak langsung oleh rakyat ini sebelumnya digulirkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
“Saya mendorong untuk segera evaluasi, apakah pilkada dengan sistem pemilihan langsung lebih banyak manfaat atau mudarat,” kata Bambang Soesatyo saat berkunjung ke Kecamatan Pamulihan, Kabuapten Sumedang, Kamis (13/10/22).
Bamsoet, sapaan karib Bambang Soesatyo mengatakan bahwa yang bisa membedah sisi manfaat dan mudarat dari sistem Pilkada yang telah dilaksanakan selama lebih dari 20 tahun di Indonesia itu adalah kalangan akademisi.
“Silakan itu tugas para ahli, akademisi, untuk mengkaji,” ungkapnya.
Makanya, ujar Bamsoet, wacana itu digulirkan karena semakin ke depan, biaya Pilkada semakin besar. Bukan hanya ongkos politik, tetapi juga politik uang.
“Tidak memberikan pelajaran bagi masyarakat, yang ada malah sebaliknya. Kita terjebak pada demokrasi angka-angka,” tandasnya.
Menurut Bamsoet, demokrasi angka-angka merupakan kesibukan untuk mengejar angka supaya menang dan supaya jumlah kursi di parlemen bertambah, bukan yang semestinya, yakni menyerap aspirasi rakyat.
“Saya tidak ingin generasi kita terjebak pada sistem demokrasi kapitalis, (seharusnya kita anut) sistem demokrasi Pancasilais, seperti tertuang dalam sila ke-4 Pancasila,” pungkasnya.
