SOLOK – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mengungkapkan langkah Fraksi PKS menolak tegas rencana Kementerian Pertanian (Kementan) menghapus anggaran Penumbuhan dan Penguatan P4S (Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya) membuahkan hasil. Dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian membahas realokasi dan refocusing anggaran 2021 disepakati anggaran Penumbuhan dan Penguatan P4S tidak dihapus, tetap seperti semula Rp 3.560.000.000.
“Ini berarti di tahun 2021 ini penyuluh swadaya tetap terima insentif,” ujar Hermanto.
Menurutnya, anggaran Penumbuhan dan Penguatan P4S antara lain dialokasikan untuk insentif para penyuluh swadaya agar mobilitas mereka tinggi. “Dengan insentif tersebut, mereka diberi tanggung jawab membina para petani di kawasan desanya,” ucap legislator dari FPKS ini.
“Peran penyuluh swadaya sangat penting sebagai salah satu ujung tombak keberhasilan program Kementerian Pertanian,” tambahnya.
Para penyuluh swadaya itu, jelasnya, direkrut dari kalangan petani yang berprestasi. “Kapasitas dan semangat mereka diatas rata-rata petani. Mereka menjadi pionir teknologi baru. Mereka menjadi rujukan para petani,” papar Hermanto.
Lebih jauh ia mengungkapkan, satu desa satu penyuluh adalah mandat UU nomor 16 tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan. “Sudah sekitar 15 tahun, mandat undang-undang tersebut belum juga bisa direalisasikan,” ujarnya.
Keberadaan para penyuluh swadaya, lanjutnya, bisa mengisi kekurangan tenaga penyuluh tersebut. “Kalau anggarannya dihapus, kita kehilangan ujung tombak pembangunan pertanian,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini. (Joko)
