JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan pentingnya memperkuat langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional melalui kebijakan yang terukur, terpadu, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Salah satu perhatian utama adalah memperkuat penyelesaian persoalan Papua dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan, dialog, peningkatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Rapat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wantimpres RI yang juga mengkaji reformasi hukum, pemberantasan korupsi, keamanan siber, ketahanan energi dan pangan, serta perkembangan geopolitik global yang berdampak terhadap Indonesia.
“Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Komitmen tersebut perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang tepat sasaran dan terkoordinasi. Khusus Papua, pendekatan kemanusiaan, dialog, dan pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama agar masyarakat semakin merasakan kehadiran negara serta memperoleh kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera,” ujar Bamsoet seusai mengikuti Rapat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wantimpres RI di Jakarta, Rabu (21/10/26).
Anggota Wantimpres RI hadir antara lain Koordinator Bidang Polhukam Wantimpres RI Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, Letjen TNI (Purn.) Ida Bagus Purwalaksana, Anwar Usman, Margarito Kamis, Rocky Gerung, dan Mohammad Hatta.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, pemerintah telah membangun fondasi penting bagi percepatan pembangunan Papua melalui kebijakan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, dan penguatan pelayanan publik. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2021, alokasi dana otonomi khusus ditingkatkan menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional. Namun, tantangan geografis, keterbatasan akses pelayanan dasar, dan ketimpangan pembangunan masih membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Data Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan Papua Pegunungan pada September 2025 sebesar 27,21 persen. Karena itu, efektivitas dana otsus perlu terus diperkuat melalui pengawasan berbasis hasil, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, serta pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau wilayah terpencil.
“Langkah pemerintah membangun Papua perlu terus diperkuat dengan memastikan setiap program benar-benar dirasakan masyarakat. Dana otonomi khusus harus semakin efektif untuk memperbaiki sekolah, memperluas layanan kesehatan, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan ekonomi lokal. Dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat Papua juga perlu diperluas. Dengan begitu, keamanan, kepercayaan masyarakat, dan kesejahteraan dapat tumbuh bersama,” jelas Bamsoet.
Ketua Umum KADIN Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai penguatan pendekatan kesejahteraan di Papua perlu berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat sipil dan penegakan hukum yang profesional. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif untuk mencegah kekerasan, melindungi warga terdampak konflik, dan mempercepat pemulihan pelayanan publik. Program pembangunan juga perlu diarahkan pada penguatan ekonomi lokal, pengembangan pertanian, peningkatan keterampilan generasi muda, serta akses pasar bagi produk masyarakat Papua. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan perdamaian yang lebih berkelanjutan.
“Stabilitas politik dan keamanan akan semakin kuat ketika masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Karena itu, langkah pemerintah memperkuat reformasi hukum, pemberantasan korupsi, dan pelayanan publik perlu terus didukung dengan pengawasan yang terukur. Kita perlu memastikan setiap kebijakan menghasilkan perubahan nyata, mulai dari pelayanan yang lebih cepat, kepastian hukum, hingga meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada negara,” jelas Bamsoet.
Dalam bidang Keamanan nasional, Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini, mendorong penguatan kesiapsiagaan pemerintah menghadapi ancaman siber dan gangguan terhadap infrastruktur strategis. BSSN mencatat sekitar 5,16 miliar anomali lalu lintas internet sepanjang 2025, yang menunjukkan besarnya aktivitas mencurigakan di ruang digital. Pemerintah perlu memperkuat standar keamanan sistem elektronik vital, audit berkala, serta koordinasi BSSN, BIN, Polri, TNI, dan Komdigi. Di bidang energi dan pangan, pengawasan distribusi BBM, penguatan cadangan pangan, serta sistem pemantauan pasokan hingga tingkat daerah perlu terus dikembangkan untuk menjaga stabilitas harga dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pemerintah perlu semakin memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap berbagai ancaman nasional. Keamanan siber, ketersediaan energi, stabilitas pangan, dan perlindungan infrastruktur strategis harus dikelola secara terpadu. Dengan pembagian tugas yang jelas dan dukungan teknologi, pemerintah dapat mencegah gangguan sejak awal serta menjaga pelayanan publik dan kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan baik,” pungkas Bamsoet. (Dwi)
