JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sekaligus anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW)mendorong agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah.
Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/3/2026), Hidayat menilai pelaksanaan ibadah haji yang diikuti jutaan umat Muslim dari seluruh dunia dapat dimanfaatkan sebagai sarana diplomasi internasional untuk meredakan konflik yang masih berlangsung di kawasan tersebut.
Menurut HNW pemerintah Indonesia perlu mengambil peran aktif dengan melakukan pendekatan diplomatik kepada sejumlah negara yang terlibat konflik di Timur Tengah, termasuk Amerika Serikat dan Iran, serta negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Ia berharap negara-negara tersebut dapat menahan diri serta menghormati pelaksanaan ibadah haji demi keselamatan jutaan jamaah yang datang dari berbagai negara.
“Indonesia sebagai pengirim jamaah haji terbesar tentu sangat berkepentingan terhadap kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah dapat menjadikan momentum ini sebagai sarana diplomasi untuk menghadirkan perdamaian dan menghentikan perang,” ujar Hidayat.
Sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, Indonesia setiap tahunnya mengirimkan lebih dari 200 ribu jamaah ke Tanah Suci. Pada musim haji 2026, jumlah jamaah Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 221 ribu orang.
Hidayat menilai stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah menjadi faktor penting untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, upaya diplomasi untuk menurunkan eskalasi konflik perlu dilakukan sejak jauh hari.
Jangan Terburu-buru Bicara Pembatalan
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut juga mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengedepankan wacana pembatalan penyelenggaraan ibadah haji 2026 meskipun situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah masih dinamis.
Ia menilai hingga saat ini pemerintah Arab Saudi sebagai tuan rumah pelaksanaan ibadah haji tetap melanjutkan berbagai persiapan penyelenggaraan.
Bahkan pada awal Maret 2026, pemerintah Arab Saudi telah membuka proses pendaftaran bagi warga domestik yang akan melaksanakan ibadah haji.
Selain itu, sejumlah negara lain yang menjadi pengirim jamaah haji terbesar, seperti Pakistan, juga tetap melanjutkan persiapan pemberangkatan jamaahnya.
“Karena itu, menurut saya tidak perlu terburu-buru mengutamakan wacana pembatalan haji. Selama persiapan masih berjalan, kita tetap harus optimistis bahwa haji dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Opsi Antisipasi Jika Konflik Memburuk
Meski demikian, Hidayat tetap mengingatkan pentingnya menyiapkan skenario darurat jika eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah meningkat menjelang atau setelah pelaksanaan ibadah haji.
Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah penyesuaian masa tinggal jamaah di Arab Saudi agar lebih singkat apabila situasi keamanan memburuk setelah rangkaian ibadah haji selesai dilaksanakan.
Ia mencontohkan pengalaman pada musim haji sebelumnya ketika konflik militer di kawasan Timur Tengah meningkat beberapa hari setelah puncak pelaksanaan ibadah haji.
“Jika eskalasi konflik meningkat setelah ibadah haji selesai, bisa dipertimbangkan skema mempersingkat masa tinggal jamaah di Arab Saudi sebagai langkah antisipasi,” jelasnya.
Apresiasi Persiapan Haji
Di sisi lain, Hidayat juga mengapresiasi berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sejauh ini. Ia menilai sejumlah aspek teknis telah menunjukkan perkembangan yang cukup positif.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, proses penginputan visa jamaah haji Indonesia telah mencapai 100 persen, dengan penerbitan visa mencapai lebih dari 198 ribu atau sekitar 97 persen dari total kuota.
Selain itu, pembayaran layanan akomodasi bagi jamaah haji telah mencapai 100 persen, sementara layanan konsumsi telah dibayar lebih dari 90 persen. Adapun layanan penerbangan telah memasuki tahap pembayaran termin pertama sekitar 35 persen.
Hidayat berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan oleh pemerintah agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
Dorong Pelayanan Lebih Baik
Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan kualitas pelayanan dari dua perusahaan penyedia layanan atau syarikah yang telah ditunjuk untuk melayani jamaah haji Indonesia di Arab Saudi.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan tidak terjadi lagi berbagai persoalan yang sempat muncul pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada jamaah.
Selain itu, Hidayat juga menekankan pentingnya distribusi kartu identitas digital jamaah atau kartu Nusuk sejak para jamaah masih berada di embarkasi di Indonesia. Hal ini dinilai penting untuk mempermudah proses identifikasi dan pelayanan jamaah selama berada di Tanah Suci.
“Jika seluruh persiapan ini terus berjalan dengan baik dan disampaikan secara positif kepada publik, maka calon jamaah haji akan merasa lebih tenang,” katanya.
Menurutnya, banyak calon jamaah haji Indonesia yang harus menunggu puluhan tahun sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.
Karena itu, ia berharap pemerintah dapat memastikan penyelenggaraan haji 2026 tetap berlangsung secara aman, profesional, dan nyaman.
“Skema kedaruratan memang perlu disiapkan sebagai antisipasi. Tetapi prioritas utama adalah memastikan ibadah haji 1447 Hijriah tetap dapat terlaksana secara aman dan damai. Dengan diplomasi yang tepat, semoga haji juga bisa menjadi momentum hadirnya perdamaian,” pungkasnya.
