JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsyi menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya lima pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024–2029.
Dalam voting yang dilaksanakan Komisi III DPR RI, Setyo Budiyanto dipilih sebagai Ketua KPK, bersama empat pimpinan lainnya: Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo.
“Selamat atas tepilihnya pimpinan KPK yang baru, harus gerak cepat untuk menjalankan tugas dengan baik,” kata Habib Aboe pada wartawan di usai pemilihan Pimpinan KPK dan Dewas KPK di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Habib Aboe yang juga Sekjen DPP PKS itu menegaskan pentingnya soliditas internal pimpinan KPK yang baru.
“Dengan latar belakang yang beragam, para pimpinan ini harus segera membangun sinergi dan koordinasi agar dapat bekerja secara efektif,” ujarnya.
Lehih lanjut, Habib Aboe berharap langkah ini dapat memperkuat kinerja lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi.
Ia juga mendorong pimpinan KPK yang baru untuk menghadirkan terobosan-terobosan segar dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Kami berharap pimpinan baru ini mampu memberikan akselerasi dalam penanganan korupsi. Ini momen yang tepat, karena mereka terpilih di awal periode kabinet baru. Sinergi antara lembaga eksekutif dan KPK sangat penting untuk mengoptimalkan pencegahan tindak pidana korupsi,” tambah Habib Aboe.
Untuk itu, Habib Aboe berharap pimpinan KPK terpilih memiliki cara baru untuk pemberantasan korupsi.
“Tentu kita berharap pimpinan terpilih ini memiliki trobosan dalam upaya pemberantasan korupsi. Kita berharap langkah langkah yanv mereka ambil akan membawa dampak optimal dalam pembangunan nasional,” terangnya.
“Saya melihat adanya peluang besar, dimana terpilihnya oimpinan KPK ini beriringan dengan kabinet baru. Artinya, ini adalah kesempatan baik untuk bersinergi dalam melakukan upaya pencegahan tipikor,” tukasnya Habib Aboe.
Penekanan ini sekaligus menjadi harapan agar KPK terus menunjukkan kinerja terbaiknya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.