DENPASAR – Dinamika politik di Bali kembali menghangat. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Bali memilih menunggu keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait status kadernya I Putu Sika Adi Putra yang hingga kini masih menjabat sebagai anggota DPRD Badung dari Fraksi Golkar.
Ketua DPD I Partai Golkar Bali Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer menegaskan bahwa pihaknya belum menerima arahan resmi dari pusat mengenai langkah politik yang akan diambil terhadap posisi Sika di partai berlambang pohon beringin tersebut.
Persoalan ini menjadi sorotan karena Sika merupakan putra dari I Wayan Suyasa, yang kini menjabat sebagai Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bali.
“Belum ada update dari pusat. Saat ini beliau masih di Golkar dan informasinya sudah dipanggil oleh DPD Badung. Dari keterangan yang kami terima, beliau menyatakan tetap di Golkar dan siap bersama Golkar. Mudah-mudahan itu benar,” kata Demer kepada wartawan di Denpasar, Selasa (17/3/2026).
Demer yang juga anggota DPR RI itu menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan persoalan tersebut ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya. Namun hingga saat ini, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pimpinan partai di tingkat nasional.
Menurutnya, DPP Golkar saat ini tengah disibukkan dengan agenda konsolidasi organisasi, termasuk pelaksanaan musyawarah daerah (musda) di sejumlah provinsi. Situasi tersebut membuat keputusan terkait polemik kader di Bali masih menunggu waktu.
“Kami sudah laporkan ke pusat dan keputusan ada di sana. Saat ini DPP juga masih fokus dengan agenda musda di beberapa daerah,” ujarnya.
Di tengah polemik tersebut, Demer menyatakan tetap menghargai pernyataan komitmen yang disampaikan Sika untuk tetap berada di barisan Golkar. Namun ia menilai loyalitas politik tidak cukup hanya dengan pernyataan, melainkan harus dibuktikan melalui sikap dan konsistensi politik.
“Kalau memang tetap di Golkar, waktu yang akan membuktikan. Dari situ akan terlihat mentalnya sampai di mana, karakternya seperti apa, baik karakter anaknya maupun bapaknya,” kata Demer.
Sebelumnya, Demer juga sempat memberikan sinyal keras dengan menyarankan agar Sika mempertimbangkan langkah mundur dari Golkar demi menjaga etika politik. Apalagi ayahnya kini memimpin PSI Bali, setelah sebelumnya juga memiliki jejak politik di Golkar.
“Secara etika, kalau bapaknya sudah ke PSI, lebih elegan kalau mengundurkan diri. Itu akan menunjukkan kualitas dalam berpolitik,” tegasnya.
Demer menambahkan, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar terdapat prinsip yang tidak mendorong anggota keluarga berada di partai politik berbeda dalam satu wilayah daerah pemilihan yang sama.
Menurutnya, aturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga soliditas dan menghindari potensi konflik kepentingan dalam kompetisi politik.
“Kalau di kami itu dalam satu dapil tidak diperbolehkan, kecuali berbeda dapil. Misalnya kalau dapilnya di daerah lain seperti Lombok tidak masalah. Yang kami maksud adalah dapil DPR RI yang menjadi wilayah politik kami,” jelasnya.
Untuk sementara, Golkar Bali memilih menahan diri sambil menunggu keputusan resmi dari DPP. Langkah organisasi selanjutnya terkait posisi Sika di partai tersebut akan ditentukan setelah ada arahan dari pimpinan pusat.
Situasi ini dinilai menjadi ujian tersendiri bagi konsolidasi internal Golkar di Bali sekaligus memperlihatkan bagaimana loyalitas kader diuji di tengah dinamika politik keluarga dan persaingan antarpartai.
