Jakarta – Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Erni Ariyanti Sitorus, SH., M.Kn mengatakan, berterima kasih kepada Presiden RI, Prabowo Subianto yang arif bijaksana mengambilalih dinamika kependudukan 4 pulau itu melalui data, fakta serta bukti dokumen historis yang disajikan secara lengkap oleh Mendagri, Tito Karnavian.
“Terima kasih juga kami sampaikan kepada Gubernur Sumut, Bobby Nasution serta semua unsur pihak yang memfasilitasi pertemuan dalam menyelesaikan dinamika 4 pulau tersebut. Dengan semangat yang sama serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia (NKRI),” kata Erni dalam keterangan tertulisnya, pada Rabu (18/6/2025).
Mereson pernyataan Ketua DPRD Sumut tersebut, Analis politik dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung, mengapresiasi sikap negarawan dengan segala kerendahan hatinya dengan komitmen penghargaan yang tulus Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti yang secara kesatria menyampaikan rasa hormat dan dukungan konkret kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Kami menilai sebenarnya Ketua DPRD Sumut tak ada sama sekali berniat untuk menentang, menyudutkan satu pihak ataupun memecah belah persatuan terkait 4 pulau tersebut. Namun, narasi dan framing negatif yang ditujukan pada Ketua DPRD Sumut belakangan ini sengaja dibangun dan diorkestrasi sedemikian rupa oleh segelintir oknum untuk menjatuhkan reputasi, integritas, dan kapasitasnya sebagai pelayan rakyat Sumatera Utara dan pejabat publik,” kata Nasky dalam keterangannya kepada awak media, pada Rabu (18/6/2025).
Oleh karena itu, sambungnya, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil civil society, Ia mengajak dan mendorong seluruh elemen masyarakat agar terus merawat solidaritas dan kondusifitas sesama anak bangsa dalam proses transisi kepemimpinan Pemerintah saat ini agar bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.
Eks Pengurus Besar HMI, Nasky mengatakan, seyogianya kritikan dan saran yang disampaikan oleh elemen masyarakat suatu hal yang wajar, ini merupakan cerminan dari kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia. Untuk itu, mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Di samping itu, Alumni indef school of political economy Jakarta ini mengajak semua pihak untuk bersatu kembali dalam semangat gotong royong dan saling bersinergi untuk membangun Sumatera Utara yang maju dan Indonesia ke depan.
“Kita harus bersatu padu dalam upaya membangun negeri ini menjadi lebih baik, maju, sejahtera dan berkeadian. “Bhinneka Tunggal Ika” Mari tinggalkan perbedaan dan bersatu kembali dalam kerja keras untuk Sumatera Utara maju dan Indonesia adil, dan makmur,” tegas dia.
Maka oleh karena itu, Semua komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka bangsa Indonesia akan semakin kokoh dan tidak mudah digoyahkan oleh siapapun.
“Persatuan dan kesatuan merupakan benteng utama bangsa yang harus tetap dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Pusat sudah memutuskan sengketa 4 pulau yang diperebutkan Pemprov Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh. Presiden Prabowo Subianto memutuskan 4 pulau itu sah milik Pemprov Aceh.
Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Mensesneg Prasetyo Hadi di kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025). Turut hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.
Mensesneg Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat terbatas pada Selasa (17/6/2025), membahas sengketa polemik 4 pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
Prasetyo mengatakan, berdasarkan dokumen dan data pendukung telah diambil keputusan. Pemerintah mengambil keputusan 4 pulau tersebut sah milik Pemprov Aceh.
