MEDAN – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Sulawesi Selatan I, Hamka Baco Kady, melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kota Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu seperti dikutip dari media sosial Instagram miliknya, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Kunjungan ini difokuskan pada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program infrastruktur yang dijalankan pemerintah pusat di wilayah tersebut.
Dalam agenda tersebut, Komisi V DPR RI meninjau berbagai sektor strategis mulai dari pembangunan jalan nasional, konektivitas transportasi, hingga infrastruktur penunjang kawasan perkotaan dan logistik.
Sumatera Utara: Wilayah Strategis dengan Tantangan Infrastruktur Kompleks
Sebagai salah satu provinsi terbesar di luar Pulau Jawa, Sumatera Utara memiliki peran penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 14 juta jiwa dan posisi strategis sebagai pintu gerbang perdagangan internasional melalui Selat Malaka, kebutuhan infrastruktur yang andal menjadi sangat krusial.
Beberapa capaian pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara antara lain:
1. Pengembangan jalan nasional lintas Sumatera
2. Peningkatan akses menuju kawasan pariwisata Danau Toba
2. Modernisasi pelabuhan dan bandara sebagai simpul logistik
3. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang melintasi wilayah ini
Namun demikian, di balik berbagai capaian tersebut, masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi sorotan DPR, seperti:
1. Ketimpangan kualitas jalan antar wilayah
2. Keterlambatan penyelesaian proyek strategis
3. Masalah drainase dan banjir di kawasan perkotaan
4. Konektivitas antar daerah yang belum optimal
Sorotan di Kota Medan: Infrastruktur Perkotaan Belum Maksimal
Di Kota Medan sebagai ibu kota provinsi, Komisi V menemukan sejumlah tantangan infrastruktur yang masih perlu perhatian serius. Beberapa di antaranya:
1. Kemacetan lalu lintas di sejumlah ruas utama akibat pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan
2. Sistem drainase yang belum optimal, menyebabkan genangan dan banjir saat curah hujan tinggi
3. Kualitas jalan perkotaan yang di beberapa titik masih mengalami kerusakan
4. Penataan kawasan perkotaan yang belum sepenuhnya terintegrasi
Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi di kota yang menjadi pusat perdagangan dan jasa tersebut.
Hamka Baco Kady: Infrastruktur Harus Berdampak Nyata untuk Rakyat
Dalam keterangannya, Hamka menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian proyek fisik semata, tetapi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kami fokus menyoroti evaluasi program infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah pusat. Jangan sampai pembangunan hanya selesai secara administratif, tetapi manfaatnya belum dirasakan maksimal oleh masyarakat,” tegas Hamka.
Ia menambahkan bahwa setiap proyek harus diukur dari efektivitasnya dalam meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Fungsi Pengawasan DPR: Pastikan Tepat Sasaran dan Berkualitas
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh program infrastruktur berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu, dan tepat sasaran.
Hamka menekankan bahwa DPR tidak hanya melihat progres fisik, tetapi juga aspek kualitas dan keberlanjutan.
“Fungsi pengawasan DPR memastikan bahwa anggaran yang besar untuk infrastruktur benar-benar digunakan secara efektif. Kita ingin pembangunan ini berkualitas, tidak cepat rusak, dan betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat di daerah,” ujarnya.
Ia juga mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun keterlambatan implementasi.
Dorongan Perbaikan: Dari Evaluasi ke Aksi
Hasil kunjungan kerja ini akan menjadi bahan evaluasi bagi DPR RI untuk disampaikan kepada kementerian terkait, termasuk dalam rapat kerja dan pembahasan anggaran.
Hamka berharap, melalui pengawasan yang ketat dan evaluasi berkelanjutan:
1. Proyek infrastruktur dapat selesai tepat waktu
2. Kualitas pembangunan meningkat
3. Permasalahan klasik seperti banjir dan kemacetan dapat teratasi
4. Konektivitas antar wilayah semakin kuat
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Infrastruktur harus menjadi penggerak ekonomi, bukan sekadar proyek,” pungkasnya.
Kunjungan Komisi V DPR RI di Medan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur nasional berjalan efektif dan merata, sekaligus menjawab kebutuhan nyata masyarakat di daerah.
