Hari ini Komisi III melaksanakan kunjungan kerja ke Sulsel dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR.
Banyak isu keamanan yang menjadi perhatian di Sulsel ini, oleh karenanya dirasa perlu Komisi Hukum untuk datang ke Makasar.
Salah satunya soal penanganan narkoba, hal ini termasuk menjadi salah satu isu dominan di Sulsel.
Dalam catatan saya, di semester awal 2023 ini ada 1.229 perkara narkoba yang dilaporkan ke kepolisian.
Dari perkara yang sudah di tangani ada 1.850 tersangka yang sudah di proses. Termasuk menjuatnya kabar adanya bunker narkoba di salah satu kampus di Makasar.
Banyaknya kasus yang ditangani oleh Polda Sulsel, menunjukkan tingginya peredaran narkoba di wilayah ini.
Oleh karenanya, menurut saya perlu ada atensi khusus dari Komisi III kepada Polda Sulsel. Melihat banyaknya perkara narkoba tersebut, kita ingin melihat innovasi apa yang dilakukan Polda Sulsel dalam menangani peredaran narkoba tersebut.
Kita memberikan dukungan dalam berbagai upaya penanganan pemberantasan narkoba. Hal ini harus dilakukan, karena narkoba adalah ancaman yang sangat nyata untuk bangsa dan negara.
Selain itu, kita juga melihat maraknya demonstrasi penolakan polisi RW yang berlangsung di Sulsel ini. Hal ini juga menjadi perhatian Komisi III.
Karena program polisi RW ini adalah ajuan dari mitra kerja Komisi III yang beberapa waktu lalu dipresentasikan oleh Kabarhakam.
Oleh karenanya, kita juga perlu mendengarkan informasi dari bawah, kenapa ada penolakan soal program ini.
Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS
