JAKARTA – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membenahi dan memperkuat sistem keamanan data pemilih Pemilu 2024.
Permintaan ini disampaikan KMHDI setelah sebelumnya beredar informasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204 juta orang diduga bocor dan diperjual belikan.
Sekretaris Jenderal (Sekjend) KMHDI Teddy Chrisprimanata Putra mengatakan kebocoran data pemilih ini dapat mengancam integritas penyelenggaraan Pemilu di mata publik.
Terlebih menurutnya item dalam data pemilih merupakan bagian dari data pribadi yang harus dilindungi dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan UU 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Untuk itu lanjut Teddy, KPU harus segera membenahi sistem keamanan data pemilih. Kemudian melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran data pemilih guna memberikan kepastian kepada publik.
“Jangan sampai kebocoran data ini, terlebih data Pemilih Pemilu ini disalahgunakan untuk kepentingan politik. Sehingga kemudian memicu antipati publik terhadap hasil Pemilu,” terang Teddy dalam keterangan persnya, Kamis (30/11/23).
Di samping itu, Teddy meminta KPU bisa memastikan bahwa aplikasi-aplikasi yang menunjang pelaksanaan Pemilu dapat bekerja dengan optimal.
“Beberapa aplikasi seperti Sidalih, Sirekap, Silog, dan Siakba harus dipastikan sistem operasinya bekerja secara maksimal. Jangan sampai aplikasi tersebut bermasalah sehingga menimbulkan kendala dalam Pemilu,” terangnya.
Lebih jauh, Teddy mengatakan ke depan KPU harus melakukan upaya pencegahan dengan menganalisis potensi ancaman yang mengganggu tahapan Pemilu serta mencari jalan keluar.
“Ini mengingat bahwa biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk Pemilu 2024 ini begitu mahal sehingga penting bagi penyelenggara Pemilu memastikan Pemilu dapat berjalan secara aman dan nyaman bagi masyarakat,” terangnya.
