JAKARTA – Isu ancaman perang global yang belakangan kembali mencuat tidak lagi dipandang sebagai sekadar spekulasi geopolitik. Di tengah eskalasi konflik internasional dan meningkatnya ketegangan antarnegara besar, Anggota Komisi IV DPR RI,
Daniel Johan, menilai pemerintah Indonesia perlu bersiap lebih serius menghadapi potensi guncangan global, termasuk dampak ekonomi dan keamanan jika konflik dunia berkembang menjadi perang skala besar.
Peringatan tersebut disampaikan Daniel sebagai respons atas pernyataan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sebelumnya mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi geopolitik global dan kemungkinan pecahnya Perang Dunia III. Menurut Daniel, kekhawatiran itu bukan alarm kosong, melainkan refleksi dari situasi dunia yang kian rapuh dan penuh ketidakpastian.
“Kalau kita lihat eskalasi konflik yang terjadi saat ini, baik di kawasan Eropa, Timur Tengah, hingga rivalitas kekuatan besar dunia, kekhawatiran itu sangat beralasan. Indonesia tidak boleh lengah,” ujar Daniel Johan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Ketahanan Pangan dan Energi Jadi Fondasi
Daniel menekankan, pelajaran dari berbagai krisis global sebelumnya—mulai dari pandemi hingga perang regional—menunjukkan bahwa ketahanan pangan dan energi menjadi fondasi utama stabilitas nasional. Ketergantungan berlebihan pada impor, menurutnya, justru membuka celah kerentanan ketika jalur distribusi global terganggu.
“Kemandirian pangan dan energi bukan hanya isu ekonomi, tapi soal ketahanan negara. Saat krisis global terjadi, negara yang tidak siap akan paling dulu merasakan dampaknya,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat cadangan strategis pangan nasional, memastikan distribusi energi tetap aman, serta melindungi sektor-sektor produksi domestik dari guncangan eksternal.
Pertahanan dan Keamanan Siber Tak Bisa Ditawar
Tak hanya soal pangan dan energi, Daniel juga menyoroti pentingnya penguatan sektor pertahanan nasional. Di era modern, ancaman tidak lagi sebatas serangan fisik, tetapi juga serangan siber dan gangguan terhadap infrastruktur vital negara.
“Pemerintah harus menyiapkan langkah antisipatif menghadapi skenario terburuk. Mulai dari cadangan pangan, energi, dan keuangan nasional, hingga peningkatan kemampuan pertahanan melalui pengembangan teknologi, termasuk sistem pertahanan udara dan keamanan siber,” katanya.
Menurut Daniel, perlindungan terhadap sumber daya alam dan infrastruktur strategis—seperti pelabuhan, pembangkit listrik, hingga sistem komunikasi—harus menjadi prioritas utama negara di tengah meningkatnya risiko konflik global.
Peran Masyarakat dan Diplomasi Indonesia
Daniel menambahkan, kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat juga perlu diberi pemahaman mengenai potensi krisis dan pentingnya menjaga persatuan nasional.
“Ketahanan nasional itu bukan hanya soal alat utama sistem senjata, tapi juga ketahanan sosial. Rakyat harus paham situasi dan tetap solid,” ujarnya.
Di sisi lain, Daniel menilai peran diplomasi Indonesia justru semakin krusial. Dengan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dinilai memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk ikut menjaga stabilitas regional dan global.
“Indonesia harus aktif memperkuat diplomasi, terutama melalui ASEAN dan PBB. Prinsip politik luar negeri bebas aktif harus benar-benar dijalankan untuk meredam eskalasi konflik dan menjaga perdamaian dunia,” ucapnya.
Peringatan yang Tak Boleh Diabaikan
Di akhir pernyataannya, Daniel menyebut kecemasan yang disampaikan SBY sebagai cerminan kegelisahan banyak pihak, baik di tingkat nasional maupun global. Ia berharap peringatan tersebut tidak sekadar menjadi wacana, tetapi dijadikan momentum bagi pemerintah untuk memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh.
“Situasi dunia sedang tidak baik-baik saja. Justru di saat seperti inilah negara harus hadir, bersiap, dan memastikan rakyat terlindungi,” pungkas Daniel.
