BelaRakyat – Menyikapi statement Plt. Bupati yang akan menarik aset pemerintah daerah dari Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) dan akan memutus kerja sama dengan kampus UNIKS kembali mendapat respon dari aktivis HMI MPO.
“Aksi demo HMI kemaren itu membahas transparansi anggaran pacu jalur dan agar terciptanya perda pacu jalur. Tidak melebar kemana-mana. Artinya Plt harus belajar justifikasi lokalisir permasalahan,” ujar aktivis HMI MPO Kuansing, Boy Nopri Yarko Alkaren kepada wartawan, Rabu (28/9/22).
Pria akrab disapa Boy ini menambahkan, menyikapi ancaman Plt Bupati tentang mengambil aset yang dipinjamkan Pemkab terhadap UNIKS dan memutus kerja sama dengan UNIKS itu bentuk kepanikan dan arogansi yang dipertontonkan oleh Plt Bupati dalam menyikapi kritikan.
“Terkait aset yang dipinjampakaikan oleh Pemda terhadap UNIKS dan pemutusan kerja sama adalah hak pemerintah daerah,” ungkapnya.
Boy menerangkan, tujuan awal kerja sama UNIKS dan peminjaman aset waktu itu adalah untuk menunjang kemajuan pendidikan di Kabupaten Kuansing. Kalau terjadi pemutusan sepihak, sambungnya, artinya pemerintah daerah telah menunjukan sikap tidak peduli dengan pendidikan daerah, bahkan telah bertolak belakang dengan visi-misi pemerintah daerah dalam bidang pendidikan.
“Jika keputusan ini dalam upaya untuk meredam suara-suara mahasiswa, itu adalah pembodohan berjamaah secara sistemik oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Karena daerah yang maju itu adalah daerah yang kepala daerahnya terbuka untuk dikritik dan menjalankan amanah sesuai dengan porsi dan kebijakannya di bawah Undang-undang,” pungkasnya.
Wartawan: Pendra
