Oleh: Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alauddin
Ada sebuah pemandangan sederhana usai pelantikan Kapolri: seorang pejabat tinggi negara bersimpuh di kaki ibunya. Sesaat, hiruk-pikuk kekuasaan seperti berhenti. Ia bukan lagi sekadar pejabat, tetapi seorang anak yang mengingat akar kehidupannya. Dari sana kita belajar bahwa semakin tinggi jabatan, semakin besar tuntutan untuk tetap rendah hati.
Di hadapan negara, Kapolri menerima amanah menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Di hadapan ibunya, ia mengingat bahwa kekuasaan bukan milik pribadi, melainkan amanah. Karena itu, harapan publik terhadap kepemimpinan baru Polri sesungguhnya sederhana tetapi besar: bangun kembali kepercayaan rakyat melalui hukum yang adil, pelayanan yang manusiawi, profesionalitas, dan keberanian menertibkan penyalahgunaan kewenangan.
Kepercayaan tidak lahir dari slogan. Ia tumbuh ketika rakyat merasakan hukum berlaku tanpa pandang bulu, ketika masyarakat kecil mendapat perlindungan, ketika aparat mampu mengoreksi kesalahan di dalam tubuhnya sendiri, dan ketika kritik dijawab dengan kedewasaan, bukan dengan arogansi.
Namun keamanan bukan hanya pekerjaan Polri. Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Polri membutuhkan masyarakat, dan masyarakat membutuhkan Polri. Sinergi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, pendidik, pemuda, organisasi kemasyarakatan, media, dunia usaha, dan seluruh elemen rakyat harus diperkuat agar keamanan tidak hanya berarti bebas dari kejahatan, tetapi juga bebas dari ketakutan, kebencian, dan permusuhan.
Kita juga perlu berani mengoreksi perilaku yang dapat menjadi bibit konflik: korupsi, manipulasi, penyalahgunaan jabatan, kekerasan, ekstremisme, radikalisme, sikap anti-demokrasi, arogansi, perilaku toxic, antagonisme, playing victim, Belligerent attitude, provokasi, serta budaya saling menyalahkan dan individualistik. Banyak konflik besar bermula dari hal kecil yang tidak segera diselesaikan, baik kata-kata yang menyakiti, prasangka yang dipelihara, ego yang tidak terkendali, dan perbedaan yang tidak dikelola dengan dewasa.
Karena itu, kita membutuhkan paradigma baru, yakni mencegah sebelum terjadi, meredakan sebelum membesar, dan menyelesaikan sebelum menjadi permusuhan. Penegakan hukum harus tegas terhadap pelanggaran, tetapi tetap objektif, proporsional, dan menghormati martabat manusia. Polisi harus kuat menghadapi ancaman, tetapi tidak menjadi sumber ketakutan; humanis tanpa kehilangan ketegasan; berwibawa tanpa arogan.
Masyarakat pun harus mengambil bagian. Jangan setiap perbedaan dijadikan permusuhan. Jangan kritik berubah menjadi kebencian. Jangan kebebasan kehilangan tanggung jawab. Jangan kepentingan pribadi dan kelompok mengalahkan kepentingan bangsa. Nasionalisme hari ini bukan hanya mencintai Indonesia, tetapi juga menjaga agar sesama anak bangsa tetap dapat hidup aman, damai, dan saling menghormati.
Menuju Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan keamanan semesta, yaitu negara dan rakyat bersama-sama menjaga ketenteraman, hukum, persaudaraan, dan persatuan. Bangsa yang kuat bukan bangsa yang tidak memiliki perbedaan, melainkan bangsa yang mampu mengelola perbedaan tanpa saling menghancurkan.
Maka, simbol Kapolri bersimpuh di kaki ibunya seharusnya tidak berhenti sebagai gambar yang menyentuh. Ia harus menjadi pesan moral: kekuasaan harus memiliki hati, hukum harus memiliki keadilan, dan kebebasan harus memiliki tanggung jawab.
Jika Polri mampu terus membangun kepercayaan, masyarakat mampu menjaga kedamaian, dan seluruh elemen bangsa mau saling menguatkan, maka keamanan tidak lagi sekadar tugas aparat, tetapi menjadi budaya bersama.
Sebab Indonesia Emas tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya ingin menang sendiri, tetapi oleh manusia yang mampu berbeda tanpa bermusuhan, kuat tanpa arogan, kritis tanpa membenci, berkuasa tanpa menyalahgunakan amanah, dan hidup bersama dengan kesadaran bahwa keselamatan bangsa adalah tanggung jawab kita semua.š
