JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menilai langkah Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian dari kebutuhan organisasi untuk memperkuat institusi.
Politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa Gus Falah itu mengatakan, mutasi dan rotasi merupakan dinamika yang lazim dalam sebuah institusi. Menurutnya, kebijakan tersebut juga sejalan dengan visi dan program kerja yang telah disampaikan Suyudi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI.
“Pergantian atau mutasi yang dilakukan Kapolri adalah hal yang biasa. Bagi kami anggota Komisi III DPR RI sebagai mitra, ini salah satu wujud dari program kerja Kapolri yang disampaikan saat fit and proper test,” kata Gus Falah, Senin (5/10/2026).
Menurutnya, perubahan susunan pejabat di lingkungan Polri harus diarahkan untuk membangun kekompakan dan memperkuat koordinasi antarsatuan. Kapolri, kata dia, membutuhkan jajaran yang mampu menerjemahkan visi kepemimpinannya secara bersama-sama.
Gus Falah menekankan pentingnya sinergi, kolektivitas, dan kolaborasi dalam menjalankan agenda pembenahan kepolisian. Dengan tim yang solid, berbagai program strategis Polri diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan terukur.
“Dalam rotasi jabatan, Kapolri tentu membutuhkan sinergitas, kolektivitas dan kolaboratif untuk mewujudkan visi tersebut,” ujarnya.
Ia juga mengaitkan kebutuhan membangun tim yang kuat dengan tagline kepemimpinan Suyudi, yakni “Polisi Bersama Masyarakat”. Menurut Gus Falah, semangat tersebut membutuhkan jajaran kepolisian yang memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mendekatkan institusi kepada masyarakat.
“Apalagi Kapolri punya tagline ‘Polisi Bersama Masyarakat’, tentu membutuhkan tim yang kuat yang paham dengan tagline tersebut,” katanya.
Karena itu, Gus Falah memastikan Komisi III DPR RI memberikan dukungan terhadap langkah Kapolri melakukan penataan personel melalui mutasi dan rotasi. Ia berharap kebijakan tersebut tidak hanya menjadi pergantian jabatan, tetapi benar-benar menghasilkan penguatan organisasi.
“Sehingga kami mendukung langkah mutasi tersebut sebagai bagian memperkuat Polri untuk menjaga ketertiban dan keamanan,” tegasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto langsung melakukan sejumlah perubahan di jajaran strategis Polri setelah resmi dilantik pada 1 Oktober 2026. Pergantian tersebut mencakup sejumlah posisi penting, antara lain kepala kepolisian daerah, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarhakam), hingga Kepala Detasemen Khusus (Kadensus) 88 Antiteror Polri.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Dalam surat tersebut, sejumlah perwira mendapat penugasan baru sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pengembangan karier personel.
Salah satunya Brigadir Jenderal Polisi Suhermanto yang sebelumnya bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) ditugaskan sebagai Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Sementara posisi Kabarhakam dipercayakan kepada Irjen Hery Herjawan menggantikan Komjen Karyoto yang memasuki masa pensiun.
Untuk posisi Kadensus 88 Antiteror Polri, Brigjen Tubagus Ami Prindani yang sebelumnya menjabat Wakil Kadensus ditunjuk menggantikan Irjen Sentot Prasetyo yang akan memasuki masa pensiun.
Gus Falah berharap penataan tersebut dapat memperkuat profesionalisme dan soliditas Polri sekaligus memastikan institusi kepolisian semakin mampu menjawab kebutuhan keamanan masyarakat. Baginya, pembenahan organisasi harus bermuara pada satu tujuan utama, yakni menghadirkan pelayanan dan perlindungan yang semakin baik bagi rakyat.
