JAKARTA – Hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 80,7 persen, sementara tingkat kepercayaan publik mencapai 82,1 persen, menjadi sinyal positif terhadap kinerja pemerintahan menjelang dua tahun kepemimpinan Prabowo.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo masih memiliki tingkat penerimaan dan legitimasi publik yang sangat kuat.
“Angka kepuasan 80,7 persen dan kepercayaan 82,1 persen merupakan modal politik dan sosial yang sangat kuat bagi Presiden Prabowo. Ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan apresiasi sekaligus kepercayaan terhadap arah pemerintahan,” ujar Iwan.
Menurutnya, tingginya tingkat kepuasan publik tidak terlepas dari sejumlah kebijakan pemerintah yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan koperasi dan ekonomi desa, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta berbagai kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dari persepsi positif publik terhadap pemerintahan.
“Publik tentu tidak hanya menilai pemerintah dari pernyataan politik, tetapi dari kebijakan yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika program pemerintah semakin menyentuh kebutuhan masyarakat, wajar jika tingkat kepuasan dan kepercayaan ikut meningkat,” katanya.
Iwan menilai tingkat kepercayaan yang mencapai 82,1 persen juga memperlihatkan bahwa Presiden Prabowo masih dipandang sebagai figur yang memiliki kapasitas dan keberanian untuk mengambil keputusan strategis dalam menghadapi berbagai persoalan nasional.
Namun demikian, IPR mengingatkan agar tingginya angka survei tersebut tidak membuat pemerintah terlena.
“Survei ini harus dibaca bukan sebagai alasan untuk berpuas diri, tetapi sebagai mandat publik agar pemerintah bekerja lebih keras. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kepercayaan tersebut,” tegas Iwan.
Menurutnya, pemerintah perlu terus memastikan bahwa berbagai program prioritas benar-benar berjalan efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
Beberapa persoalan seperti daya beli masyarakat, harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, pemberantasan korupsi, kualitas pelayanan publik dan efektivitas birokrasi tetap harus menjadi perhatian pemerintah.
“Jangan sampai kepuasan publik tinggi tetapi di tingkat bawah masih ada persoalan yang tidak tertangani. Karena itu, pemerintah harus terus melakukan evaluasi dan koreksi terhadap program-program yang belum optimal,” jelasnya.
Modal Kuat Memasuki Tahun Ketiga
Lebih lanjut, Iwan menyebut hasil survei LKPI tersebut menjadi modal penting bagi Presiden Prabowo memasuki tahun ketiga pemerintahannya.
Menurutnya, dua tahun pertama pemerintahan merupakan fase penting untuk membangun fondasi kebijakan. Sementara tahun ketiga dan seterusnya harus menjadi fase untuk memastikan berbagai kebijakan tersebut menghasilkan dampak yang lebih konkret.
“Kalau tingkat kepuasan dan kepercayaan publik bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan, maka pemerintahan Prabowo memiliki fondasi yang relatif kuat untuk menjalankan agenda-agenda strategisnya,” katanya.
Iwan menambahkan, legitimasi politik yang kuat harus diikuti dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Kepercayaan publik adalah modal, tetapi kinerja adalah pembuktian. Karena itu, pekerjaan rumah pemerintah ke depan adalah mengubah kepercayaan tersebut menjadi hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Iwan.
IPR juga menilai pemerintah perlu terus membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, tingginya kepercayaan publik tidak hanya menjadi angka dalam survei, tetapi menjadi energi positif bagi pemerintahan untuk bekerja lebih efektif.
“Presiden Prabowo saat ini memiliki modal kepercayaan publik yang besar. Tantangannya adalah bagaimana modal tersebut dijaga dengan kinerja, integritas dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Jika kepercayaan publik dibalas dengan kinerja nyata, maka dukungan masyarakat terhadap pemerintahan akan semakin solid,” pungkas Iwan Setiawan.
