BURT DPR RI Soroti Layanan dan Kesiapsiagaan Bandara Komodo Labuan Bajo

LABUAN BAJO – BELA RAKYAT  – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu, 27 September 2026.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua BURT DPR RI, Novita Wijayanti. Tujuannya untuk memastikan standar pelayanan, fasilitas, serta sistem keamanan dan operasional bandara berjalan optimal.

Bacaan Lainnya

Novita menegaskan, posisi Bandara Komodo sangat vital sebagai gerbang utama pariwisata super prioritas Labuan Bajo. Oleh karena itu, pelayanan harus mengedepankan prinsip profesionalitas dan kenyamanan bagi semua penumpang, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Pelayanan di sini harus setara dan profesional untuk seluruh pengguna jasa. Termasuk untuk anggota dewan yang sedang menjalankan tugas kedinasan, apalagi dalam kondisi darurat,” kata Novita.

Dalam pertemuan dengan pengelola bandara, Novita juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana gempa bumi yang baru-baru ini mengguncang wilayah Flores. Menurutnya, peran bandara menjadi sangat krusial dalam situasi pascabencana.

“Bandara adalah simpul konektivitas utama untuk mobilisasi bantuan, logistik, dan personel. Kesiapsiagaan prosedur darurat, kecepatan respons petugas, dan koordinasi lintas instansi harus benar-benar siap,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan aspirasi dari masyarakat setempat agar Bandara Komodo dapat terus dikembangkan. Pengembangan kapasitas terminal dan kelengkapan fasilitas dinilai perlu untuk mengimbangi lonjakan wisatawan.

Selain aspek infrastruktur, Novita memberikan perhatian khusus pada aspek keramahan atau hospitality.

“Yang paling terlihat itu hospitality. Petugas harus ramah, sigap, peduli, dan sopan. Jangan cuek. Wisatawan yang datang ini membawa nama baik Indonesia, jadi citra itu harus dijaga dari pintu masuknya, yaitu bandara,” tegasnya.

BURT DPR RI menyatakan akan membawa aspirasi pengembangan Bandara Komodo tersebut ke tingkat pusat untuk dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *